Peninjauan Kembali (PK) Narapidana Narkoba kelas kakap Freddy Budiman resmi ditolak Mahkamah Agung. Itu berarti dia akan menjalani hukuman mati sesuai vonis sebelumnya. Pengajuan PK Freddy Budiman dianggap hanya mengulur-ulur waktu karena tidak ada novum atau bukti baru yang bisa membuat PK itu berhasil membebaskan atau meringankan hukumannya. Bahkan, selama di penjara dia diduga masih menjalankan peredaran narkoba. Lengkap sudah petualangan penjahat kakap ini.
Rencananya Freddy Budiman akan menghadap moncong senjata regu tembak di tahap III. Waktu eksekusi belum ditentukan. Bila kelak eksekusi jadi dilaksanakan, berakhir pula petualangan Freddy Budiman di dunia nyata. Apakah dia juga akan terus menjalankan peredaran narkoba di dunia lain? Waah! Tidak ada yang tahu, bukan?
Berakhirnya riwayat Freddy Budiman kelak bukan berarti kejahatan narkoba akan berakhir. Masih banyak "sel peredaran narkoba" yang tetap hidup dan merusak bangsa ini. Bisnis haram ini seolah tak kenal jera kendati sudah ada pelakunya yang masuk penjara dengan hukuman berat dan bahakn menemui kematian.
Polemik Klasik Hukuman Mati
Hampir setiap masa menjelang Eksekusi Hukuman Mati di negeri ini terjadi perdebatan di tengah masyarakat tentang boleh tidaknya hukuman mati. Mulai dari orang awam sampai para pakar ikut bicara. Hal ini sah-sah saja di era demokrasi. Setidaknya ini memberikan pembelajaran penting kepada masyarakat tentang "apa itu HAM".
Kontrahukuman Mati
Pihak yang kontrahukuman mati berdalil, "Setiap manusia punya hak hidup yang sama dengan manusia lainnya. Tidak ada seorang pun manusia yang punya hak dan kewenangan mencabut kehidupan-nyawa orang lain, seburuk apa pun perilaku orang tersebut. Perkara perilaku harusnya ditangani dengan pembinaan." Pertanyaannya adalah sampai kapan dan bagaimana caranya bila orang tersebut tak mempan dibina? Bagaimana membina orang yang sedang dibina bisa menjalankan penghancuran kehidupan manusia lain yang jumlahnya bisa sama dengan jumlah helai rambutnya?
Sanggahan paling sahih pun muncul; tak ada manusia yang tak bisa dibina. Hewan saja bisa dibina. Bila tak bisa dibina berarti si Pembina (dalam hal ini negara) telah gagal membina warganya. Nah, loh...! Ujung-ujungnya yang salah adalah negara, Presiden (Jokowi), sistem perundangan-undangan, lembaga hukum dan peradilan, lembaga atau relasi sosial masyarakat, Keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Terbentuk rantai panjang yang saling terkait!
Prohukuman Mati
Pihak yang prohukuman mati berdalil penjahat yang telah merusak dan membunuh banyak anak bangsa sudah layak dihukum mati agar bisa menghentikan daya rusak itu sekaligus memberikan efek jera kepada orang lain. Dia telah merusak dan membunuh banyak orang yang jumlahnya mungkin sama dengan jumlah helai rambutnya. Bukan hanya membunuh, daya rusaknya meliputi aspek keluarga, kesehatan, ekonomi, budaya, dan seterusnya. Terciptalah Rantai Akibat yang panjang dan saling terkait. Pembinaan hanya membuang waktu, tenaga, dan biaya, apalagi bila si penjahat sudah dianggap mentok secara hukum-tidak bisa lagi dibina. Hukuman mati adalah pilihan tepat. Titik!
Sanggahan paling sahih pun muncul. Hukuman mati adalah pembunuhan legal oleh negara terhadap warganya atau manusia lain. Manusia diciptakan Tuhan, jadi hanya Tuhanlah yang berhak mencabut hak hidup manusia, bukan manusia apalagi oleh institusi Negara. Negara bukan Tuhan! Nah, loh... ujung-ujungnya negara yang salah.
