[caption caption="Agung Laksono dan Aburizal Bakrie bersama kader Golkar, sumber gambar : http://cdn0-a.production.liputan6.static6.com/medias/559915/big/091008afoto-ical1.jpg"][/caption]
Munas Golkar yang rencananya akan digelar bulan April 2016 guna membentuk pengurus baru sebagai jalan tengah usai 'perseteruan kelompok' Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Kini kedua dedengkot partai Golkar itu bisa duduk bersama untuk mempersiapkan pemimpin baru Golkar. Sebuah pemandangan baru yang lama tak terlihat dalam semangat kebersamaan untuk kepentingan yang lebih luas. Bagaimanapun, Golkar sebagai partai besar dan penuh pengalaman punya pengaruh sangat besar bagi negara ini. Tak bisa dikesampingkan pengaruh majunya Golkar tentu berpengaruh dalam kemajuan politik bangsa dan pembangunan negara.
Satu langkah ‘spektakuler’ akan dilakukan Golkar menjelang Munas ‘bersama’ yang legitimate bagi semua kelompok yang ada di dalam tubuh Golkar. Langkah tersebut adalah melibatkan KPK dan Polri guna mengawasi jalannya Munas karena issue santer yang merebak adalah Money Politic (politik uang) dalam pemilihan ketua umum Golkar yang baru, (sumber berita). Rencananya usai rapat bersama pimpinan pembentukan panitia munas, sejumlah pimpinan akan datang ke KPK dan Polri guna mengajukan rencana mereka.
Kabar yang beredar, KPK ‘keberatan’ dilibatkan mengingat munas Golkar adalah urusan internal partai politik,(sumber). Terlepas apakah nantinya KPK dan Kepolisian bersedia terlibat dalam Munas Golkar karena berbagai pertimbangan, maka apa yang dilakukan Golkar perlu diapresiasi.
Langkah Spektakuler
Langkah Golkar ini termasuk ‘’Spektakuler’ karena,
Pertama ; belum ada sebelumnya sebuah munas partai melibatkan KPK dan kepolisian untuk ‘mengawasi dan mengawal’ sampai ke urusan ‘daleman’. Selama ini seperti yang berlaku di semua partai yang punya hajatan besar, lembaga Kepolisian selalu dilibatkan lebih kepada pengamanan fisik (pengamanan) semata agar kegiatan berjalan lancar dan aman. Sementara KPK tidak pernah terlibat, apalagi masuk ke dalam urusan ‘internal’.
Urusan ‘daleman’ setidaknya berkaitan dengan mekanisme pemilihan. Pihak di luar partai dalam hal ini boleh ikut ‘nongkrongin’ segala hal yang disepakati internal partai guna mewujudkan cita-cita partai. Urusan 'daleman' ini ibarat dapur dan kamar tidur sebuah rumah tangga yang menjadi tabu untuk dilihat orang lain selain anggota keluarga itu sendiri.
Kedua, Golkar sebagai partai besar dan berpengalaman sangat paham bahwa kuatnya issue politik uang tidak bisa dikesampingkan karena mereka ‘sudah biasa’ melihat hal itu terjadi dalam perpolitikan negeri ini. Bahkan sejumlah oknum partai Golkar tersangkut proses hukum karena ‘bermain uang’ dalam menjalankan maksud tertentu. Oleh sebab itu, guna menuju Golkar baru dari hasil munas nanti, mereka tidak ingin ada lagi politik uang seperti yang sering mereka lihat dan alami. Seolah ada ujaran begini : "Gue dan Elu tahu kita semua pandai mainin politik uang, tapi pliss deeh kali ini ...di munas nanti, kita jangan main kayak gitu lagi ,ya..ya!”
Ketiga, melibatkan KPK dan kepolisian menjadi ‘sensitif dan ngeri-ngeri sedap’ karena masih belum hilang dalam ingatan publik ketua DPR Setya Novanto ‘papa minta saham’ harus lengser dari kursi ketua karena urusan yang tak jauh dari uang. Selain itu kemenangan kelompok Ical dalam Munas Golkar di Riau lalu tak lepas dari issue politik uang. Jadi dimata publik seolah politik uang menjadi ‘identik’ dengan partai besar ini. Politik uang adalah sebuah realitas tak terbantah yang mereka sadari ada di dalam perpolitikan di internal partai. Apalagi partai ini dihuni oleh banyak tokoh yang kuat dalam hal finansiil.
Spektakularnya Golkar dalam menjalankan Munas kali ini harus diberi apresiasi. Kalau bisa menjadi contoh bagi partai lain kelak bila mau Munas membentuk pemimpin. Sehingga pemimpin yang dihasilkan dari munas benar-benar murni dan punya kemampuan yang mumpuni menjalankan partai politik, bukan karena adu besaran bekingan uang. Pemimpin patai bukan juragan dagang uang. Pemimpin partai adalah juga pemimpin negeri ini karena suara mereka punya kontribusi pada kebijakan pemerintah-yang ujungnya adalah kesejahteraan seluruh rakyat.
Semoga tidak ada lagi sandiwara uang di munas Golkar dimana KPK dan Kepolisian hanya dijadikan tak lebih alat legitimate kebersihan Munas. Sekian
