Akhirnya Dana Aspirasi disetujui DPR. Sebuah harapan baru pun bersinar bagi daerah yang infrastrukturnya tertinggal. Masyarakatnya bisa segera bersiap-siap menyambut pembangunan langsung dan nyata. Komunikasi segera dilakukan dengan sang Wakil-nya di DPR RI. Perencanaan bisa segera dibuat, didesain dan dihitung.
Ketok palu Dana Aspirasi itu sempat dikhianati oleh PDIP. Aneh memang, PDIP semula mendukung, bahkan ide dan rancangan dana aspirasi saat pembahasan banyak didapat dari PDIP. Tiba-tiba saja mereka yang tidak setuju. Sudahlah, ' The show must go on'. Biarkan saja PDIP dengan tabiat 'aneh' bin 'nyamuk' (nyari muka)-nya itu.
Dana aspirasi ini akan bermanfaat nyata bila hanya diperuntukkan bagi pembangunan fisik, bukan berupa program non-fisik (sosialisasi pembangunan, lokakarya, kepelatihan ini dan itu). Jadi langsung saja bangun item-item infrastruktur vita seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi, bendungan, listrik dan lain sebagainya.
Jangan kuatir adanya mark-up karena hal itu akan mudah diketahui dari Disain dan Rencana Anggaran Biaya. Semua itu ada aturannya. Bassic Price daerah setempat yang sudah berlaku resmi dan baku bisa jadi salah satu dasar perhitungan RAB, demikian juga volume pekerjaan terlihat dari disain dan realisasi di lapangan.
Bila ada penyimpangan tentu akan mudah ditemukan. Kalau ada, segera seret pelakunya ke meja hijau.
Soal pengawasan sudah ada instansi yang menangani, baik itu Inspektora-daerah dan pusat, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan kalau perlu libatkan KPK.
Banyak daerah tidak berdaya membangun infrastrukturnya karena APBD mereka kecil yang harus dibagi untuk belanja (gaji) pegawai, program non-fisik seperti pelatiha, rapat kerja, penyuluhan dan lain sebagainya. Sehingga pembangunan fisik menjadi tidak optimal. Disi lain, mengharapkan dana APBN sangat sulit, karena pusat seringkali tak mampu menjangkau permasalahn dan kebutuhan real di daerah yang jauh di mata. Tentu saja akhirnya jauh pula di hati.
Wakil rakyat yang telah dipilih tidak hanya pulang kampung bawa janji kosong, tapi 'bawa uang' dan perencanaan. Tentu saja uangnya dikelola oleh pemerintah daerah. Rakyat senang, pemerintah daerah tersenyum, wakil rakyat pun gembira.
Dengan adanya dana aspirasi, harapan baru masyarakat daerah minus infrastruktur bisa terwujud. Selamat !
