Satu "kesalahan" terbesar SBY dan Prabowo dalam persiapan Pilpres 2109 adalah keduanya tergabung dalam satu koalisi. SBY memutuskan untuk bergabung "Koalisi Adil Makmur" dengan Capres/Cawapres Prabowo-Sandi yang sebenarnya tak cocok dengan Demokrat, sedangkan Prabowo "mau-maunya" menerima SBY (Demokrat) dalam koalisinya.Â
Akhirnya, keduanya melakukan kesalahan bersama di satu momen yang sama dan pada hajatan yang sama pula. Ini pembelajaran berharga untuk semua orang di luar lingkaran kelompok mereka berdua.
Ibarat dua orang berlainan jenis kelamin yang sudah dewasa dan mapan, keduanya sudah lama kenal tabiat masing-masing. Dari itu saja mereka sudah merasa tidak cocok. Mereka tidak saling cinta, tapi kemudian "terpaksa kawin" karena sudah dikejar "deadline umur". Si perempuan kalau ketuaan nanti tidak bisa hamil. Kalau hamil, bisa membahayakan nyawa si Ibu dan janin. Hilanglah masa depan.
Selain itu malu sama tetangga, kerabat dan handai taulan kalau tidak kawin. Dianggap tidak laku. Atau dianggap terlalu pilih-pilih buah manggis malah jadinya tak pernah makan buah manggis. Padahal manggis tersedia, dan tidak sulit dapatkan.
Sementara di sisi lain, tantangan masa depan menuntut kerja tim untuk mendapatkan suatu hasil yang mantap yang bisa dinikmati bersama.
Ketika SBY (Demokrat) dan Prabowo (Gerindra) resmi "akad nikah" dalam "satu rumah tangga koalisi", posisi Prabowo (Gerindra) "tidak butuh-butuh amat" akan tambahan partai, karena mereka sudah aman dengan koalisi yang ada sebelumnya (bersama PKS dan PAN) untuk mencalonkan satu pasang capres/cawapres.
Baca juga : "Masokisme Politik" Gerindra-Demokrat dalam Koalisi
Ini sebuah kesalahan Prabowo. Dia menerima Demokrat, padahal secara historis, dia punya kenangan buruk dengan SBY. Saat Prabowo "dipecat" dari TNI tahun 1998---karena kasus kerusuhan, penculikan aktivis dan upaya kudeta--- SBY lah salah satu anggota tim jenderal yang memecatnya. Secara psikologis, SBY adalah atasan Prabowo. Dimata SBY, Prabowo dipandang "punya cacat moral dan etika".
Namun di sisi lain, saat ini Prabowo sebagai capres dalam koalisi adalah pemimpin kelompok. Dia adalah sosok sentral dalam kelompok yang harus diperjuangkan oleh anggota kelompok. Sedangkan posisi SBY (Demokrat) adalah bagian dari kelompok yang harusnya ikut aturan main sang pemimpin kelompok.
SBY tak segan secara tidak langsung "menceramahi" kubu Prabowo (dan juga Jokowi) soal cara kampanye bernuansa SARA (politik identitas, kedaerahan, ras, hingga paham-paham ekstrem) yang kini berkembang dalam masa Pilpres 2019. Pernyataaan SBY ini ditanggapi sebagai "politik banci" oleh Eggy Sudjana---kader partai PAN, partai satu koalisi dengan Demokrat. Â
SBY juga mengatakan ketua partai "tidak harus tunduk" pada pemimpin koalisi dengan mencontohkan dirinya saat dua kali menang pilpres lalu (lihat sumber). Selain itu, dikatakannya hanya Partai Gerindra lah yang diuntungkan pada Pemilu 2019 kali ini. Karena partai itu mengusung ketua umumnya sendiri Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Bahkan calon wakilnya, Sandiaga Uno juga berasal dari Gerindra. Jadi bisa diartikan "Demokrat tidak diuntungkan" bergabung dengan Koalisi Prabowo-Sandi.
