Pada konteks pembubaran HTI, yang menguras sisi emosional publik, secara hitungan politik kasat mata sangat tidak menguntungkan. Jokowi ibarat menutup lapak jualan es saat cuaca panas dan banyak orang kehausan, hanya karena Jokowi tak ingin banyak orang jadi batuk atau demam, sehingga jadi wabah di musiam kemarau ini. Sementara banyak orang atau kelompok berlomba-lomba buka lapak jualan es. Soal nantinya orang banyak terkena batuk dan demam adalah bukan urusan kelompok itu. Profit jangka pendek sudah didepan mata. Why not?
Pertanyaan muncul ; Bagaimana dia mengelola investasi yang anti maintstream itu? Apakah dia tak memikirkan dirinya sendiri?
Pada tataran kepengamatan, akan banyak muncul variabel hitungan politis kebijakan Jokowi terkait HTI. Variebel itu merupakan produk alam demokrasi bebas berpendapat. Sementara, disisi lain, Jokowi sudah punya hitungan politisnya sendiri yang bisa jadi 'tidak sempurna' yang rawan terhadap investasi citra diri di dalam konstelasi politik identitas keislaman jelang pilpres 2019. Lalu, bagaimana menyempurnakannya? Tentu saja diambil dari berbagai variabel produk alam demokrasi tadi. Hal ini yang sering luput dihitung oleh pengusaha 'jualan es' yang terlalu pragmatis.
Menduga Pembalajaran Jokowi
Bagi Jokowi, sebuah gelompang arus kepenolakan bukanlah semata bunuh diri investasi, justru sebaliknya, 'kerugian' adalah awal menjemput dan mengelola keuntungan dikemudian hari. Bagaimana implemnetasinya? Itu rahasia pedagang. Yang penting konsumen luas sehat dulu.
Satu hal yang perlu dipahami dari karakter Jokowi selaku pelaku politis yang bersetting pengusaha adalah ; pertama, tidak bersikap frontal namun melawan arus. Melawan arus namun tidak ekstrim. Kedua, tidak kompromistis dan asal publik senang namun tak mau bikin publik kesenangan sehingga lalai pada diri sendiri dan lingkungan. Kedua hal itu adalah antitesis dari sifat temannya, yakni Ahok (pertama) dan SBY (kedua).
Kedua hal tersebut merupakan hasil pembelajaran Jokowi yang sudah dia jalankan pada sejumlah kebijakannya selama ini. Uniknya, justru hal ini menciptakan 'kerawanan' yang tak berkesudahan karena para lawan abadi politiknya tak henti menggoreng renyah issue dirinya untuk konsumsi kelompok pendukungnnya.
Celakanya, kelompok dukungan tersebut justru diam-diam menikmati hasil kerja Jokowi. Disinilah perjudian politis Jokowi bila dikaitkan dengan pembubaran HTI, dan sejumlah kebijakan lainnya. Artinya, pembubaran HTI bukanlah sesuatu barang baru. Levelnya sama dengan kebijakan lain tersebut diatas. Pembubaran HTI bukan makanan sangat panas yang dihasilkan penggorengan Jokowi. Bukankan kebijakan lain yang tidak populis juga sudah pernah dia lakukan?
Dalam melihat kebijakan Jokowi terkait pembubaran HTI hendaknya kita melihat secara lebih kritis. Ada suatu timeline, yang sudah beliau rancang. Sementara publik pragmatis hanya melihat dan terfokus perpotong peristiwa di perhentian satuan waktu. Publik berkerumun dan riuh di situ. Sementara Jokowi menandang timeline itu sebagai sesuatu yang utuh, hasil pembelajarannya dari 'kedua temannya' tadi, hasil pengamatan kecenderungan konsumen es, hasil perbandingannya pada pragmatisme opara penjual es, dan hasil pembentukan setting diri Jokowi sebagai pengusaha.
Penentu berhasil tidaknya investasi Jokowi membubarkan HTI masih dipengaruhi variabel waktu kedepan dan force majeure. Faktor waktu masa depan hanya bersifat prediksi karena belum bisa dipegang. Sementara faktor Force Majeure adalah diluar dugaan dan kuasa manusia. Pembubaran HTI bagi Jokowi memang tidak secara mutlak memastikan keuntungan dirinya di 2019, tapi dia bisa memastikan publik tidak batuk-batuk dan demam selama dia memimpin negeri ini.
Beginilah artikel ini ditulis dengan sedikit keberanian tanpa pakai celana. Salam damai.
