[caption caption="ilustrasi Teman Ahok, sumber gambar :temanahok.com"][/caption]
Perjalanan Pilgub DKI2017 memasuki babak baru. Usai Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) menyatakan secara resmi maju lewat jalur independen maka konstelasi politik mulai berubah. Sebelumnya ada kemungkinan Ahok maju lewat jalur partai politik PDIP bersama Djarot Saiful Hidayat, wagub DKI saat ini, serta ada kemungkinan terjadinya ‘Head to Head ‘ Ahok vs Yusril.
Bila tadinya Ahok jadi berpasangan dengan Djarot menggunakan PDIP maka kemungkinan manuver Yusril Ihza Mahendra menggalang ‘partai-partai sisa’ (selain PDIP) untuk mendukung dirinya sehingga akan tercipta ‘Head to Head’ yang diinginkannya. Setelah Ahok memantapkan diri lewat jalur ‘Teman Ahok’ alias independen, maka kecil kemungkinan terjadi 'Head to Head'. Karena bagaimanapun, PDIP sebagai partai yang menguasai sebagian besar kursi di DPRD DKI akan mengusung kadernya sendiri tanpa perlu koalisi. Jadi kemungkinan minimal akan ada tiga pasang kadidat yang ikut Pilgub DKI2017, yakni : 1. Ahok (independen), 2. kader PDIP, dan 3. Sosok Lain dari koalisi sejumlah partai. Apakah sosok lain tersebut adalah Yusril, Sandiaga Uno atau lainnya akan tergantung perkembangan terakhir proses pencalonan di setiap partai.
Keputusan resmi Ahok maju lewat jalur independen membawa tiga implikasi,yakni:
Pertama, mengeliminir terpecahnya masyarakat DKI kedalam dua kutub kekuatan
Kemungkinan tidak terjadi ‘Head to Head’ yang berpotensi terpecahnya masyarakat DKI dalam dua kubu secara masif. Siapapun yang memenangkan Pilgub lewat ‘Head to Head’ akan menghadapi kondisi masyarakat yang terbelah dalam dua kutub secara masif. Hal ini tidak kondusif bagi proses pembangunan dan demokrasi di DKI Jakarta. Bandingkan dengan Pilgub DKI2012 lalu yang diikuti lebih dari dua pasangan. Selain itu juga belajar dari Pilpres 2009 yang diikuti 4 pasang, sementara Pilpres 2014 yang diikuti 2 pasang (Jokowi vs Prabowo). Terbelahnya masyarakat lebih terasa usai pilpres 2014.
Kedua, polarisasi suara pemilih
Dengan tidak terjadinya ‘Head to Head’ peluang Ahok-Heru Budi Hartono relatif lebih besar karena polarisasi atau terpecahnya suara-suara pemilih kepada pasangan-pasangan lainnya. Sementara suara Ahok relatif masif dari masyarakat yang menyadari hasil kerja Ahok selama ini. Sebaliknya bila terjadi 'Head to Head' maka peluang kemenangan Ahok akan kecil karena isu SARA akan menguat untuk melemahkan posisi Ahok.
Polarisasi suara menjadikan kondisi pemilihan tidak terfokus hanya pada ‘satu musuh’ saja. Gaung istilah musuh ‘bersama’ menjadi kecil. Konteks ‘musuh bersama’ sangat rawan menimbulkan luka dalam pada demokrasi. Bila pihak yang dijadikan ‘musuh bersama’ ternyata memenangkan pilkada, maka pihak kalah yang jumlahnya banyak akan merasa sakit berkepanjangan dan sulit ‘move on’. Karena adanya kebersamaan sesama pesakitan. Ini menjadi bahaya laten perpecahan masyarakat.
Kalaupun seandainya pasangan independen tadi mempimpin ‘dikerjai’ di parleman oleh partai, maka masyarakat luaslah yang akan menilainya. Bisa jadi istilah ‘musuh bersama’ muncul di parlemen dimana parpol (anggota DPRD) yang jadi ‘musuh bersama’ oleh masyarakat luas. Ini menjadi raport penting partai dimata masyarakat bila ingin eksis pada Pilpres mendatang.
Ketiga, muncul pasangan independen murni yang menyatukan
