Izin dan Larangan dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Transportasi

Pertumbuhan penduduk yang tinggi khususnya di kota -- kota besar berbanding lurus dengan kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin meningkat. Salah satu akibat yang ditimbulkan dari meningkatnya jumlah kendaraan bermotor adalah kemacetan lalu lintas terlebih lagi DKI Jakarta merupakan wilayah yang padat penduduk.

Dalam problematika kemacetan tersebut Pemerintah DKI Jakarta menetapkan Perda Provinsi mengenai kewajiban pemilik kendaraan bermotor harus punya garasi tertuang dalam Pasal 140 perda tentang transportasi tersebut.

(1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.

(2) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan.

(3) Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari kelurahan setempat.

(4) Surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur. Kebijakan mengenai kepemilikan kendaraan bermotor disertai dengan kepemilikan garasi telah tertuang Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 140.

Kewajiban memiliki garasi untuk setiap kendaraan di DKI Jakarta erat kaitannya dengan Pasal 140 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi, yang mengatur izin dan larangan dalam penyelenggaraan transportasi. Salah satu aspek penting dari pasal tersebut adalah pengaturan izin yang mencakup persyaratan bagi pemilik kendaraan untuk memastikan kendaraan tidak mengganggu ketertiban umum, termasuk penggunaan ruang publik.

Jika seorang pemilik kendaraan tidak memiliki garasi dan memarkir kendaraannya di badan jalan, hal tersebut melanggar larangan dalam Pasal 140 yang melarang penggunaan jalan tanpa izin untuk keperluan pribadi. Pelanggaran ini dapat dikenai sanksi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Secara keseluruhan, aturan ini bertujuan untuk menjaga tata kelola transportasi yang tertib dan efisien, dengan memastikan bahwa setiap kendaraan memiliki tempat penyimpanan yang memadai dan tidak mengganggu ruang publik yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.