Pesta demokrasi 5 tahun sekali menjadi ajang perebutan kursi orang-orang yang bergairah mengurusi Indonesia (DPR-MPR). Berbagai latar belakang dengan berbagai konsep kepemimpinan disiapkan demi kesuksesan pencalonan mereka dalam perebutan kursi tersebut. Salah satu sarat mutlak untuk maju adalah wadah yang mengorganisir mereka, Partai Politik. Tanpa Partai, jangan pernah bermimpi untuk menjadi anggota parlemen.
Permasalahan yang mungkin tidak disadari oleh mereka yang bertarung dalam bursa pencalonan wakil rakyat adalah soal dana kampanye. Dana kampanye pencalonan per-calon anggota DPR ditaksir lebih dari ratusan juta dan uang tersebut mengalir ke arah, yang bila ditelusuri, dana ini sama sekali tidak ditujukan kepada Rakyat secara penuh.
Pertanyaan yang mungkin muncul adalah, apa masalahnya? Tentu saja masalah. Sekarang dan suatu saat pasti akan menjadi problematika baru bagi masyarakat khususnya, dan negara secara umum. Bila ditelaah bersama, dana kampanye sebesar itu -per-caleg- dengan aplikasi aliran keuangan yang bisa dibilang tidak jelas, dan akan lebih nyata apabila dana tersebut dialirkan pada rakyat. Sebab kampanye adalah bagian dari proses untuk mensejahterakan rakyat dan ketidakjelasannya adalah bagian dari sebuah hal yang patut untuk dipertanyakan.
Data dana partai yang disetorkan ke KPU oleh beberapa partai di pemilihan pusat, per-partai lebih dari 30 Milyar. Bahkan ada yang mencapai lebih dari 150 Milyar. Dana tersebut bisa membangkak bila keadaan saat pertarungan berlangsung mengharuskan demikian. Perhitungannya, dana kampanye untuk sekali pemilu, akan mengabiskan uang triliunan dan aliran uang tersebut pada akhirnya tidak sama sekali dirasakan oleh rakyat.
Andai dana triliun terebut disalurkan secara benar dan di aplikasikan untuk kepentingan rakyat dengan riil. Alangkah negara kita akan menjadi sebuah negara yang lebih dari demokrasi, sebab kepekaan calon anggota dan anggota perlemennya yang perduli dengan nasib rakyat secara penuh dan memberikan asupan dana demi kepentingan kesejahteraan rakyat secara riil. Hal ini mungkin sangat jarang disadari oleh berbagai pihak yang pada dasarnya –bila dilihat dari apa yang selama ini terjadi- hanya mengincar kursi jabatan yang pada akhirnya akan lupa dimana dan untuk siapa mereka duduk.
Saya tidak mengatakan bahwa mereka tidak berniat untuk benar-benar memberikan yang terbaik kepada Rakyat. Semua berada dalam lubuk hati masing-masing caleg. Tapi dengan cara yang dilakukan, seolah-olah semua adalah bagian yang mudah ditebak arah jalan yang dituju. Dan selama ini realitas yang terjadi adalah demikian adanya.
Masih banyak kesalahan yang seharusnya membuka mata bangsa tentang berbagai kesalahan sistem pencalonan yang barang tentu (kemungkinan besar) akan mencacatkan bangsa Indonesia dimasa yang akan datang. Orang-orang kecil bilang, “mereka mengeluarkan uang untuk mengeruk uang”. Seolah-olah pencalonan menjadi wakil rakyat adalah ajang judi bagi mereka yang menginginkan kursi. Kalah konsep, dialah yang tersungkur. Maka pada akhirnya, cara apapun dilakukan untuk menang. Intrik, lobi, uang, sampai cara yang paling kasar. Bahkan dukun pun ikut serta.
“Bagian dari kebahagiaan rakyat adalah segala hal yang dibutuhkan tercukupi dan apa yang mereka hasilkan dihargai. Dan pemerintah belum/tidak memberikan hal tersebut dengan sepenuh hati”
Salam
Moti Peacemaker
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H