Upaya pelemahan terhadap tujuan pendirian bangsa ini harus terus diwaspadai. Selain KPK sebenarnya KPI dan KPID yang mengawal demokratisasi penyiaran dari pemanfaatan dengan pengayaan frekuensi publik sebenarnya menderita hal yang sama, yakni Belum Berdaya. Â Ketika Komisioner Fajar A Isnugroho dari KPI Pusat datang ke kantor kami PDKP BABEL di Pangkalpinang, maka kami semakin menyadari bahwa pemberdayaan lembaga seperti KPI dan KPID juga KPK sangat membutuhkan dukungan publik.
[caption id="attachment_394113" align="aligncenter" width="300" caption="Komisioner Fajar A Isnugroho di PDKP BABEL"][/caption]
Sebuah cerita dari bangka belitung pemilihan KPID Bangka Belitung 2014-2017 menunjukkan fakta-fakta bahwa dalam pelaksanaanya terkesan asal-asalan penuh kelalaian yang mengakibatkan hasil pemilihan diragukan oleh para peserta seleksi pemilihan dan masyarakat pemerhati penyiaran. Terlebih lagi tidak diakomodirnya incumbent (Anggota KPID yang lama) untuk terpilih kembali demi mengutamakan keberlanjutan kinerja KPID BABEL selanjutnya tidak stagnan.
Sudah lama, masyarakat babel butuh keadilan penyiaran. dan KPID itu salurannya, kalau pak gubernur babel tidak mau mendengar laporan masyarakat yang meminta pemilihan ulang KPID BABEL 2014-2017, maka pertama kali masyarakat lah yang akan dirugikan berlarut-larut menunggu aturan dan hukum penyiaran dapat ditegakkan. terlalu lama." #johnganesha
Menurut Ahmad Albuni,SH seluruh fakta dan peristiwa yang ditemukan baik berupa bukti surat, prasangka, keterangan, dan dasar-dasah hukum sudah cukup menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum .
"Perbuatan yang tidak tepat (‪#‎onjuist‬) dan perbuatan yang menyalahgunakan wewenang ( ‪#‎detournement‬ de pouvoir) diduga telah terjadi dalam ‪#‎pemilihankpid‬ Bangka Belitung. Sebaiknya Pemilihan Ulang saja, demi kebaikan semua pihak." AHmad Albuni,SH