                                                 Ilustrasi pembelajaran (Sumber:Freepik)
Lewat akun YouTube Kemendikbud RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaa Mas Nadiem mengatakan bahwa pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 sekolah boleh melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan memenuhi syarat tertentu (Kompas.com 20/11/2020).
Pemberlakuan pembelajaran tatap muka memang pelu dimaklumi karena berdasarkan survei dan monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa siswa dan guru sudah mulai jenuh dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ). Memang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri telah mengambil  kebijakan untuk membuka sekolah secara tatap muka namun tidak wajib.Â
Jika kita melihat melihat perkembangan orang yang terpapar Covid-19 bukan berkurang malah semakin bertambah.  Berdasarkan data pemerintah melalui satuan Tugas Penanganan Covid-19,  pada hari Kamis siang 3 Desember 2020, ada penambahan 8.369 dan merupakan penambahan pasien Covid-19 tertinggi dalam sehari semasa pandemi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah pasien yang terpapar Covid-19 tetapi hasilnya belum nampak sampai saat ini. Bahkan kalau kita lihat di sekitar lingkungan  masyarakat nampaknya semakin kurang disiplin dan tidak peduli terhadap penerapan protokol kesehatan.
Menghadapi situasi seperti ini yang paling berat memang sektor pendidikan. Selama ini semua siswa dan semua jenjang pendidikan masih melaksanakan belajar dari rumah melalui PJJ baik dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring). Dampak negatif PJJ tidak bisa dihindari seperti ancaman putus sekolah, hambatan perkembangan anak dan dampak psikososial anak.
Menghadapi situasi seperti ini, pemerintah serba salah, ibaratnya, bagai makan buah simalakama, mau ke kiri salah, ke kanan salah, maju salah, mundur pun salah. Mau terus melaksanakan PJJ dampak negatifnya tidak bisa dihindari, memperbolehkan pembelajaran tatap muka juga penuh resiko, banyak daerah yang kategori zona merah. Akhirnya izin pembelajaran tatap muka diserahkan pada pemerintah daerah dan sekolah.
Saya sendiri  yang berpengalaman lebih dari 35 tahun  dalam bidang pendidikan baik pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi paham sekali karakteristik siswa maupun mahasiswa. Jika sekolah diminta untuk mematuhi protokol kesehatan termasuk hanya 50% siswa yang diizinkan masuk kelas dalam pembelajaran bisa dipatuhi. Yang sulit dikendalikan  ketika sebelum masuk dan pulang sekolah terutama pendidikan dasar yaitu SD dan SMP, siswa cenderung bergerombol bermain atau bercengkerama. Hal seperti ini sulit dipantau oleh guru karena di luat lingkungan sekolah. Apalagi siswa seusia SD maupun SMP masih ingin menikmati masa bermain, jika sudah asyik bermain tentunya mereka lupa akan protokol kesehatan.
Jika ada salah satu siswa terpapar Covid-19 tentunya bisa menular pada teman sekolahnya dan juga keluarganya.Di salah satu SMP dekat daerah saya ada tiga orang guru meninggal akibat covid-19 meskipun para guru melaksanakan PJJ tetapi mereka juga harus datang ke sekolah. Berita terbaru yang bisa kita lihat di televisi bahwa kluster orang yang terpapar Covid-19 mulai muncul di beberapa sekolah.
Pembelajaran campuran sebagai alternatif Â
Perkembangan jumlah pasien yang terpapar Covid-19 yang semakin meningkat, apa tidak lebih baik pembelajaran tatap muka sementara diganti dengan pembelajaran campuran sebelum pembelajaran tatap muka. Beberapa alasan yang dapat dipertimbangkan dalam penggunaan pembelajaran campuran.
Pertama, aktivitas siswa sebelum masuk sekolah dan pulang sekolah tidak ada yang menjamin mereka tidak akan mengadakan kerumunan. Biasanya setiap siswa ketemu dengan temannya selalu duduk dan asyik bincang-bincang. Apalagi mereka sudah lama tidak pernah berjumpa dan berkumpul tentunya mereka akan memanfaatkan kesempatan tersebut. Hal-hal seperti ini jarang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Padahal aktivitas siswa sebelum dan sesudah masuk sekolah juga bisa memicu kerumunan antar siswa.
