Perubahan Kabinet 2017

Konon Presiden akan melakukan perubahan terhadap kabinetnya untuk ke empat kalinya. Ini sesungguhnya tidak baik. Gonta-ganti kabinet membawa ketidakpastian bagi kemajuan Indonesia.

Dagang sapi, itulah tepatnya yang terjadi. Dalam perubahan kedua telah masuk orang-orang dari Partai yang bukan pendukung Jokowi sewaktu Pemilihan Presiden 2014. Tinggal 3 partai yang tidak menempatkan kadernya dalam Kabinet Presiden Jokowi. Mengenaskannya, salah seorang Menteri yang diangkat waktu itu adalah warga negara asing. Kemudian terjadilah perubahan ketiga dimana Ignasius Jonan masuk mengisi posisi yang terpaksa ditinggal oleh Menteri WNA tersebut dan yang dipimpin oleh PLT Luhut Panjaitan. 

Memang Presiden berwenang penuh menyusun kabinetnya. Namun gonta-ganti kabinet sangatlah aneh. Apakah Presiden tidak memikirkan dengan matang sebelum mengangkat Menteri-menterinya? Demikian juga dengan koalisi dengan partai-partai yang sebelumnya tidak mendukungnya, apakah Presiden Jokowi tidak belajar dari Presiden SBY. Pada masa Presiden SBY, justru mitra koalisinya yang galak akan kebijakan-kebijakannya. Pada masa Presiden JOKOWI, mitra-mitra koalisinya yang masuk belakangan justru tidak mendukung JOKOWI. Ambil contoh Partai GOLKAR yang tidak dapat menertibkan anggotanya yang justruberdiri dengan kukuh mendukung calon gubernur yang tidak diinginkan oleh Pak JOKOWI. Teranyar, angket terhadap KPK yang didukung oleh Partai Golkar dan PDIP. Sekalipun KPK banyak salah langkah, tetapi masyarakat masih percaya KPK.

Sekarang muncul wacana Basuki Tjahaja Purnama akan masuk di Kabinet. Dari segi etos kerjanya sungguh baik jika Presiden menampungnya di Kabinet pasca kekalahan dalam pemilihan Gubernur DKI,Pak Basuki tegas dan dapat memberi hal yang baru dalam menjalankan pekerjaannya.  Namun perlu pemikiran yang matang dari segi hitung-hitungan politik. Perlawanan yang keras terhadap Pak Basuki tidak dapat diabaikan begitu saja setelah kalah dalam PILGUB DKI. Presiden JOKOWI tentu perlu memikirkan lagi jika sekiranya Presiden Jokowi masih berniat maju untuk masa jabatan keduanya. Guyonan Pak Basuki bahwa beliau akan jadi Kepala BPOM mungkin lebih menyegarkan daripada menariknya ke kabinet mengisi jabatan Menteri, apalagi jika hendak ditempatkan sebagai Menteri Dalam Negeri. Jabatan setingkat Menteri baik-baik saja. Tentu juga harus diperhitungkan putusan pengadilan dalam perkara yang membelitnya, penistaan agama, suatu perkara yang terlalu dipaksakan tersebut.

Saya pikir Presiden Jokowi perlu meninjau ulang koalisinya. Partai-partai yang belakangan masuk koalisi baik juga untuk dipangkas. Penegakan hukum yang dilakukan KPK perlu dukungan kuat dari Presiden.

Pada akhirnya terpulang kepada insting politik Pak Jokowi juga.