KPK vs DPR, Ibarat Pandawa Lawan Kurawa

Pecinta dunia pewayangan, minimal akan tahu kalau Pandawa dan Kurawa sebenarnya bersaudara. Perselisihan karena kuasa dan keengganan mengembalikan hak yang bukan miliknya. Intrik dan cara-cara curang menjadi gaya hidup pihak Kurawa untuk mempertahankan kekuasaan yang sejatinya emang bukan miliknya. Silang pendapat yang berpuncak ke perang di Padang Kurusetra di dalam suasana perang Bharatayudha.

Pandawa dan Kurawa

Kuasa dan kekuasaan ditingkahi pribadi licik dan culas, membuat abai akan etis dan moral. Apa yang bukan haknya malah dikukuhi dengan berat hati dan berbagai cara. "Pengusiran" secara halus ditempuh dengan mengambil jalan main dadu yang memang kemampuan unggul Kurawa dengan Paman Sengkuninya, menantang Pandawa, si alim yang tidak  pernah bertaruh. 

Kekalahan yang memang akan diderita karena memang sudah diskenario demikian. Dan Pandawa dengan "bodoh" mengamini tantangan itu. Pertandinganpun terjadi dan kemenangan ada di pihak Kurawa. Tahun yang telah dijanjikan pun usai, semua cara dibuat agar mereka tidak bisa kembali. Pada Kurusetralah medan pembuktikan akhir semuanya. Saling bunuh di antara saudara kandung.

KPK vs Dewan

Tentu juga banyak yang tahu dan paham bagaimana mereka itu lahir dan terbentuk. DPR sebagai salah satu organ penting bangsa telah lahir sejak bangsa ini lahir. Tentu semua paham. KPK sebagai lembaga yang lahir karena keprihatinan atas mandulnya aparat penegak hukum berhadapan dengan maling berdasi yang tidak kunjung sembuh dari ketamakannya. Dalam perkembangannya si bayi kemarin sore ini malah mengalahkan keberadaan dewan yang merasa jauh lebih senior dan terhormat itu.

Perang Baratayuda ala KPK dan DPR

Pilihan perang Pandawa dan Kurawa bukan yang lain takut menista agama dan juga ikut tersangkut yang bawa bontotan dengan nilai awalnya enam. Bagaimana tidak, KPK menelisik soal KTP-el, dijawab dengan pansus angket KPK. Padahal banyak pihak yang merasa pansus dan angket itu berlebihan. Baik pakar ataupun lembaga yang lain. Pansus Hak Angket bekerja dengan luar biasa cepat dalam arti kinerja dewan kura-kura hijau lho, bukan kecepatan kerja pihak atau lembaga lain. langsung dibuat, eh ketuanya pun masuk dalam radar kasus yang sedang diusut. Perang opini dan bahkan ancaman bertebaran. Membekukan anggaran, KPK hanya membuat gaduh, atau saling klaim dukungan dari berbagai pihak. Paling lucu, sebenarnya memalukan juga, mereka malah mengunjungi terpidana kasus maling berdasi.

Apakah perang mendekati akhir? Ada dua kemungkinan besar melihat masih panjangnya dan alotnya masing-masing menyerang dan mempertahankan diri.

Perang fisik modern, rudal sudah dilepaskan, hulu ledak sudah menanti kena pada sasaran paling telak, kalau zaman Belanda, meriam atau pistol telah menyalak, artinya sasaran utamapun telah ditembak, Setyanovanto telah dinyatakan tersangka. Orang paling kuat, licin, dan bahkan licik di balik ketenangan, senyam-senyum, dan cipika cipiki di mana-mana itu. Menyusul salah satu anak buahnya. Pusaran maling selama ini tidak jauhh-jauh justru pada dewan. Ancaman paling ampuh adalah soal anggaran yang mereka tidak akan mau tanda tangan. Tentu semua sudah paham dengan pola ini, namun selalu saja kandas. Kini dengan lesakan rudal KPK yang langsung menohok pada jantungnya, semua harusnya kena. Dewan telah habis, dan pasti mereka akan mati-matian membela diri karena mau apa lagi?

Setnov lolos, artinya KPK wanprestasi, kebiri sudah menanti lembaga yang masih paling utama dipercaya masyarakat di bawah kecurigaan, tuntutan yang jauh lebih besar dan berat, rela atau tidak KPK masih terdepan. Habis sudah lembaga yang patut dicatat untuk memberikan harapan segar bangsa bermartabat. Tentu berbagai upaya akan dilakukan Setnov, Golkar, dan DPR untuk bisa berkelit dan kembali menyerang, apapun caranya. Ingat papa  minta saham yang hanya sementara melengserkan kedudukannya bukan? Bisa saja kali ini terjadi.