Jenderal Tito, Sosok di Balik Jokowi, Mengenai Harga, Model Orba yang Efektif
Menjelang hari raya, biasanya harga merangkak naik, kadang bahkan melompat tidak terkira. Semua paham, maklum, dan kadang berlebihan menganggap itu biasa. Sebenarnya bukan hal yang biasa ketika permintaan tinggi pun persediaan tidak kurang, harga tidak perlu naik. Selama ini para pebisnis abai akan moralitas, salah satu penyebab kehancuran ala Gandhi, yang tersaji. Para spekulan menimbun persediaan dan kemudian memainkan harga semau-maunya. Masyarakat memiliki prinsip toh sesekali tidak apa-apa, diperparah oleh pemerintah yang tidak mau kerja keras.
Era Orba, militer sangat kental menguasai segala lini kehidupan. Konon, gejolak harga tidak pernah terjadi karena orang kepercayaan Pak Harto akan segera menghubungi pangdam setempat, untuk mengeremlaju harga itu, apapun caranya. Harga pun tidak akan terlalu lama mencuat, keadaan aman dan terkendali. Atas petunjuk Bapak Presiden, ada bawahan yang sigap melaksanakan, dan ada pula pejabat yang melakukan, bukan hanya berwacana dan akhirnya impor.
Pola yang sama dengan pendekatan yang tidak jauh berbeda kali ini dilakukan. Jenderal Tito yang memang gesit langsung merespons keinginan presiden tidak akan ada lagi gejolak harga secara berlebihan, menjelang bulan penuh “permainan” harga ini. Polisi yang memiliki peran. Kapolri mengatakan akan mengganti ditreskrimsus, jika di wilayah itu ada gejolak harga, pejabatnya diam saja. “Akan saya ganti dan cari yang lebih cepat dan tegas.”
Peran pemerintah ada di sana.
Siapapun pejabatnya, jika hanya mencari enaknya, tanpa mau berkorban dengan bertindak tegas, keras, dan cepat, hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Selama ini gejolak harga hanya diatasi dengan import, dan di sanalah para spekulan, importir jahat, dan para pebisnis abai moral berbicara. Pendekatan diganti, sepanjang persediaan cukup, tidak ada alasan untuk menaikan harga. Peran pemerintah jelas, ada data soal kebutuhan, persediaan, dan distributor serta distribusi yang jelas. Jika demikian, harga bisa dipantau terus, masalah ada di mana.
Pebisnis abai moral
Selama ini pebisnis yang menentukan harga, jika demikian buat ada pemerintah? Rakyat bukan hanya menjadi sapi perang pedagang yang memang dasarnya encari untung, namun bukan berarti bahwa keuntungannya kelewatan dan sama sekali tidak berpikir soal kebutuhan masyarakat juga. Tidak heran yang kaya makin kaya karena bisa menggerogoti kepemilikan rakyat yang terbatas itupun dengan “perlindungan” negara.
Permainan harga
Harga bisa dimain-mainkan karena pemodal, mafia, bisa memborong semua persediaan pasar di suatu waktu dan dijual ketika keadaan mendesak. Di mana peran pemerintah jika demikian? mengapa bisa terjadi?
Pebisnis sekaligus pejabat
