Fadli Zon, Akanlah Sisa Trio Kura-Kura ini juga Terjungkal?
Kemarin, wakil ketua dewan yang terhormat mengunjungi kawasan Rumah Sakit Sumber Waras. Usai berkeliling ia menyatakan beberapa hal kepada para wartawan. Ia mengakui bahwa berkas RSSW memang ada di jalan Kyai Tapa, namun letaknya di Jl. Tomang.
Trio paling merdu di dewan ini, sekarang tinggal solo karir usai dua rekan trionya telah terpental dari kursinya. Pertama jelas ada di pucuk pimpinan Setya Novanto. Ia lengser karena Papa Minta Saham yang berlarut-larut, hingga melahirkan mahkamah dagelan dan adanya booming istilah yang mulia itu. Semua senyap kembali, namun orang kuat itu sudah tidak lagi sekuat dulu, dan diam seribu bahasa.
Kedua, meskipun belum jelas, namun sang rekan sesama wakil ketua juga telah didongkel dari pucuk pimpinan oleh koleganya sendiri di PKS. Partai risih melihat cara komunikasinya yang dipandang tidak sesuai dengan partai. Meskipun masih bersikukuh tidak bersalah dan masih menuntut ke pengadilan, yang jelas ibu wakil ketua telah ditunjuk untuk menggantikannya. Satu yang jelas Pak Fahri sekarang diam dan tidak pernah lagi nyaring terdengar.
Kali ini, apakah akan juga membawa Fadli Zon terlempar dari kursi pimpinan dewan. Beberapa hal yang bisa membuatnya jatuh.
Pertama, benar bahwa ini adalah kewenangannya sebagai pengawas eksekutif. Namun apakah tidak berlebihan karena ini ranah daerah. Kan ada DPRD. Mengapa dewan dari pusat harus turun tangan ke sana. Mengapa kasus lain di tempat lain juga tidak didatangi, misalnya soal Free Port yang kemarin heboh itu? Atau Lapindo, mengapa diam saja?
Kedua, ia mengakui bahwa gerbang RSSW itu ada di Kyai Tapa, surat-surat semua juga tertulis Kyai Tapa, ia bersikukuh lokasi di jalan lain. Lha memangnya bisa surat-surat itu disesuaikan kepentingan? Selama ini tentu pemilik lahan membayar juga jauh lebih mahal dengan jalan Kyai Tapa, bukan jalan Tomang yang lebih rendah harga jualnya tentu saja.
Ketiga, sepakat bahwa pengawasan itu menjadi ranah legeslatif, namun apakah kinerja pengawas itu juga sudah lebih baik? Jangan-jangan menuding namun lembaganya sendiri masih kacau balau.
Menjadi menarik, jangan-jangan hal ini juga sering menjadi permainan di perpajakan, dengan memainkan jalan ini. memilih jalan yang lebih murah, sedangkan keberadaannya di jalan yang lebih mahal pada awalnya. Hal ini bisa dijadikan dirjen pajak dan jajarannya untuk mengusut, tawar menawar pajak dengan menggunakan jalan yang lebih murah seperti pola pikir selama ini. jika tidak patut mendapat acungan jempol.
Surat menyurat, perpajakan tentu bukan keputusan saat mau jual beli saja. Jika iya berarti bisa diusut lebih jauh. Namun jika itu memang demikian adanya tidak ada perubahan sejak awal hingga terjadi transaksi sudah bisa disimpulkan.
Ingat artikel ini bukan soal membela Ahok atau soal BPK atau yang lainnya, namun melihat cara kerja dan cara pikir wakil ketua dewan yang terhormat.
