DPR Tersandera Jerat KTP-el
Ayam betina kalau dikejar ayam jago untuk dikerjain, akan lari dan sedikit "terbang", kalau sudah kepepet, jalan buntu atau tembok, apa yang terjadi, labrak. Apapun akan dilakukan untuk mempertahankan diri dan melawan sebisa-bisanya. Ini ayam.
Kisah panjang soal mega proyek KTP-el kelihatannya masih akan terus terurai. Kabinet periode lalu, mulai disebut, juga ketua umum partai terbesar periode itu, dan kini anggota dewan yang sedang berkuasa, dulu mengelola ini mulai panik. Termasuk ketua dewannya. Siapa tidak ngiler melihat uang trilyunan bisa buat bancaan begitu coba?
Awalnya adalah penahanan salah satu anggota dewan yang sempat melarikan diri dan menjadi buronan. Ketika sudah ditangkap, proses panjang untuk persidangan hendak dimulai. Eh malah menghasilkan "kasus" baru dengan soal tekanan kolega dewan yang sudah dicabut, meskipun dewan bersikukuh pada ranah ini, kubu KPK, tidak demikian.
Persoalan berkepanjangan sejatinya pada soal ini, adanya anggota dewan yang menekan, dalam arti mencari aman untuk berhenti pada satu tersangka ini, soal lain bisa diatur. Entah mengapa malah kini ke mana-mana, hingga ada pansus, relasi dengan polisi juga ikut memburuk, ikut memburuk sebagaimana relasi dengan KPK. Â Ancaman pembekuan anggaran KPK dan polisi soal serius, yang sangat jauh dari sikap dewasa, negarawan, dan tentunya proporsional.
Rekaman pemeriksaan.
Awalnya adalah perihal rekaman yang minta didengar oleh pihak dewan. KPK beralasan bahwa itu bagian dari proses penyelidikan, dan bisa ditunggu di pengadilan waktu sidang nantinya. Tahu sendiri ketika anak kecil rewel untuk mendapatkan apa yang diingkan bukan? Eh malah berdirilah pansus yang mau menyelidiki soal KPK. Rekaman menjadi KPK?
Pansus pun Terbentuk
Perang urat syaraf terjadi. Bagaimana alasan pansus yang oleh para ahli tata negara, ahli hukum, dan jelas KPK meragukan apa yang urgen alias mendesak dari adanya pansus. Sebelah di dewan tentu tidak mau tahu yang jelas pokoknya, ingat anak kecil, motifnya pokoknya. Kemudian saling sengakarut, ingat kemampuan dewan toh hanya gitu-gitu saja, ada yang malah soal kewenangan, malah soal tugas pokok KPK, lho mana rekaman?
KPK biang gaduh karena adanya pernyataan untuk meninjau penggunaan anggaran negara. Meradanglah orang yang kena belangnya. Lebih lucu lagi ketuanya juga disebut-sebut dalam kasus yang mau diangket ini. Dengan gagah perkasa malah menuduh KPK dan menyatakan tidak perlu khawatir adanya konflik kepentingan. Tepok pantat dulu.
KPK bersikukuhDari awalnya  rekaman malah jadi tersangka datang, karena muncul konflik baru adanya surat dari tersangka. Seperti mendapatkan angin, ketika bara mau redup, mereka gilang alang kepalang. Apalagi KPK juga enggan memberikan rekaman yang sudah terlupakanitu, malah berganti dengan kedatangan si pembuat surat yang dulunya diperiksa dan ingin rekaman itu mereka dengar.
