Heboh pencalonan Kapolri dari berbagai pihak kebanyakan pro oleh kelompok pemerintah dan lembaga di luar itu memberi catatan dan beberapa LSM mempertanyakan mengenai kualitas bersihnya calon tunggal kapolri berkaitan dengan korupsi.
Pro Budi Gunawan
PDI-P menyatakan pilihan terbaik sosok Kapolri oleh Jokowi. Tidak ada catatan kasus hukum, baik penyelidikan, penyidikan, dan selanjutnya. Bisa dikatakan dan dinilai bersih (seskab yang menyatakan bisa dikatakan suara PDI-P tidak jauh berbeda).
Nasdem, Jokowi sebagai presiden memiliki hak prerogatif memilih kapolri tidak perlu melibatkan KPK dan PPATK, tidak ada yang melanggar hukum dengan pemilihan tersebut. Nada keras dengan menyatakan kebodohan mengenai tuntutan meminta KPK dan PPATK. Senada dinyatakan oleh JK selaku wakil presiden.
Setya Novanto, ketua DPR dan juga kader Golkar menyatakan pilihan Jokowi tentu yang terbaik perlu kita dukung. Demikian juga komisi III yang akan melakukan pemilihan secara lebih spesifik juga menyatakan yang senada. PPATK dan KPK tidka harus dilibatkan dan dimintai bantuannya.
PPP-Romi, kecil kemungkinan DPR menolak Budi Gunawan.
PAN melalui sekjennya, yang periode lalu wakil ketua DPR menyatakan bahwa dia melihat pencalonan tersebut tentu elah melewati jenjang panjang untuk mengerucut menjadi satu nama yaitu melalui wanjakti dan di pemerintah. Tidak ada masalah.
PKS, Nizar Djamil, mengatakan tidak ada persoalan mengenai fit and propert meskipun telah dinyatakan tersangka oleh KPK. Pernyataannya seolah-olah menuduh KPK menghantam pihak lain bagi pihak atau orang lain. Bahkan akan tetap mengunjungi rumah calon kapolri yang menyandang status tersangka, apakah pantas meskipun ada azas praduga tak bersalah.
Demokrat, Ruhut Sitompol, menyatakan tidak masalah, karena memang hak prerogatif presiden.
Kontra
Persoalan yang dikedepankan adalah mengenai dugaan rekening gendut seperti pemberitaan hasil penelusuran Tempo. ICW dan kawan-kawan LSM yang bergerak untuk mendorong pencalonan bahkan mengadakan desakan untuk membatalkan pencalonan Budi Gunawan.
Pernyataan salah seorang mantan kabareskrim, tentunya adalah senior Komjen Budi Gunawan yang menyatakan sebagai donatur kepolisian. Sedikit banyak suara yang kontra untuk menyatakan bahwa BG merupakan orang yang kaya sehingga bisa menjadi donatur.
Mantan ketua PPATK, yang sangat tidak etis apalagi menggunakan sarana media sosial untuk menyatakan Komjen BG merupakan salah seorang yang bergaris merah sebagai salah calon menteri.
KPK, akan menguntungkan kalau presiden menggunakan catatan dan penelusuran KPK bagi calon kapolri.
Jokowi memang tidak bisa intervensi dan bahkan tidak boleh intervensi ke KPK, sebagai seorang presiden, dengan penegasan KPK bagi calon kapolri dengan status tersangka, bisa dikatakan KPK “diintervensi” untuk menyatakan status saat ini. Lihat pernyataan kepolisian yang bersikukuh tidak ada rekening gendut, kompolnas pun termasuk memasukkan nama tersangka ini dalam salah satu rekomendasinya.
Pasti akan menjadi bulan-bulanan bagi para pihak yang berseberangan dengan Jokowi, bahwa ini blunder dan kebodohan presiden dalam merekomendasikan calon pembantunya. Sekarang bisa dilihat mana yang diam saja, pro terhadap fenomena yang ada.
Pemilahan garis besar mengenai siapa yang pro dan kontra terhadap korupsi bisa dilihat dari kejadian ini, sama sekali presiden tidak ada yang salah dalam rangkaian pencalonan kapolri ini, namun ada nilai positif bahwa dengan demikian sudah selayaknya dihentikan dan ganti dengan calon lain.
Desakan dari pihak lain mengenai calon ini kelihatan makin kuat, melihat sepak terjang Jokowi selama ini. Cara menolak yang paling bagus adalah mengungkap kebenaran dan itu oleh pihak lain. Lihat pejabat yang sepenuhnya pilihan presiden, Jokowi melibatkan KPK dan PPATK, justru yang melalui DPR tidak, dan semuanya setuju dan merespons dengan baik, dan hasilnya tidak sebagaimana mestinya.
Semoga dengan kejadian ini negara makin baik dan diurus dengan makin bersih dan jujur, bebas kepentingan.
Salam dalam keprihatinan....