DPD, Nyaris Tak Terdengar, Sekalinya Rebutan Kursi
Apa peran dan fungsi DPD? Jelas saja web DPD dan buku ajar anak sekolah dasar akan menjabarkannya dengan jelas di sana. Namun apakah benar bisa terjadi? Lembaga hasil reformasi yang satu ini relatif aman, hanya sekali PKB meneriakan pembubaran, namun sama sekali tidak ada gaung. Jauh berbeda kala berhadapan dengan KPK, yang sama-sama produk post reformasi. Kinerja jangan ditanyakan kiprah kedua lembaga itu, jangan-jangan masih banyak rakyat yang tidak tahu DPD lho, sedang KPK jarang yang tidak tahu.
Fungsi DPD sendiri, seperti sub ordinasi DPR, di dalam usulan soal legeslasi. Lho, kalau begini harus lewat DPR baru mereka itu bisa bergerak, melihat kenakalan anak TK yang satu ini, bisa-bisa hilang lenyap kalau idenya membelenggu DPR, atau akan hilang lenyap peran DPD dan diklaim ide dewan yang kanak-kanak itu.
Beberapa hal yang bisa lebih diharapkan kiprah DPD dibandingkan kakak kandung yang tidak pernah dewasa itu:
Pertama, keunggulan, nilai tambah, point positif DPD:
·  Wakil daerah, relatif belum terkontaminasi uang. Hampir semua sepakat bahwa parpol telah kotor oleh permainan uang. Pemilihan, jabatan, dan apapun urusannya dengan uang. DPD relatif lebih aman dan bersih dari semua itu.
·   Wakil daerah, bisa terus bukan pada orang, namun sistem. Beda dengan wakil politik, daerah hanya dicomot dan diingat kala pemilu. Sistem yang bekerja, ganti orang pun tidak masalah, asal organisasi itu masih ada.
·   Bisa lebih obyektif karena pilihan rakyat langsung bukan parpol, tidak ada yang memonitor dan mengontrol seperti dewan. Ancaman PAW tentu lebih kecil, kecuali soal susila, kesehatan, atau maling (kriminal).
·   Lebih leluasa, tidak rebutan jabatan dan pekerjaan di partai. Minimal orang partai ada tiga jabatan, pekerjaan, di partai, dan sisa-sisa tenaga di dewan. Minimal pekerjaannya hanya dua, di DPD dan pekerjaannya yang masih banyak belum dilepas.
·   Jembatan daerah dan pusat, selama ini dewan tidak bisa diharapkan selain kepentingan parpol saja. Jalur alternatif selain jalur utama lewat birokrasi pemerintahan. Tentu jalur alternatif ini memegang peran penting dan ini yang perlu digencarkan peran DPD, apalagi daerah yang masih butuh banyak bantuan dari pusat.
Kedua, titik lemah DPD:
