Parpol dan Demokrasi Akal-Akalan Ala DKI, Asal Bukan Ahok, Geliat Gerindra dan PDI-P, dan manuver kelimpungan para calon yang mau cari tunggangan belum juga berakhir. Koalisi atau gerombolan di dewan hendak diwujudnyatakan dalam gerombolan di pilkada mendatang dengan safari politik baik para bakal calon ataupun pengurus yang makin intens.
Hiruk pikuk DKI-1 hingga detik ini masih saja berkutat pada hal yang sama. Belum beranjak sama sekali. Asal bukan Ahok, bukan lagi jargon di medsos, namun telah menjangkiti parpol. Semua ribut tapi justru fokusnya Ahok, bukan pada calon masing-masing atau visi dan misi bagi DKI dan penduduknya, apalagi Jakarta sebagai wajah Indonesia.
Pergerakan liar dan bisa ke mana-mana dilakoni para petualang politik, dari menteri bermanufer menjadi calon gubernur yang belum laku-laku. Tidak ada yang salah dari atas ke bawah itu, namun apakah bukan namanya tidak berkembang? Ada pula pengawas eksekutif yang mau lompat pagar mau jadi yang diawasi yang penting kan eksekutif bisa banyak hal bisa dilakukan. Tidak heran di pusat secara tidak langsung telah menyetujui model petualang ini dengan menguasahakan tidak usah mundur bagi anggota dewan yang mau nyalon di pilkada. Artinya apa? Bahwa mereka mau enaknya, tidak mau risikonya. Bagaimana kalah dalam pilkada masih tetap jadi anggota dewan. Cari untungnya sendiri kalau begitu.
Hingga detik ini baik parpol yang mampu menjadi kendaraan tunggal seperti PDI-P atau pun yang perlu berkoalisi masih sama sekali belum mengeluarkan pernyataan, hanya klaim atau katanya-katanya, baik bacalon, ataupun pengurus yang merasa memiliki pengetahuan yang cukup. Padahal dua parpol terbesarnya sama-sama mengandalkan ketumnya dalam memilih calon. Ketum bicara habis perkara, mau seperti apa jumpalitannya pengurus dan balon tidak ada gunanya.
Soal Safri, soal Yusril, soal Sandiaga, semua masih saling klaim dan katanya. Atau paling banter, harapannya saya yang dinyatakan sebagai calon. Hampir semua parpol yang melakukan penjaringan memiliki pelamar yang sama tidak jauh-jauh dari nama Yusril, Sandiago, Wanita Emas, Idris, atau Lunggana. Independen seperti janji Adyaksa juga masih belum lagi terdengar kiprahnya.
Mengapa muncul kelompok yang demikian kuat asal bukan Ahok? Ini berawal dari pergerakan dan dinamika di gedung dewan. Soal kinerja dewan yang malah diawasi oleh eksekutif. Suka atau tidak demikian adanya, bukan legeslatif yang mengawasi pemda, malah sebaliknya. Pagar makan tanaman ini awal “kisruh dan rusuh” politik yang ada. Bukan soal Jokowi dan Mega lho, namun tentu ada campur tangan mereka maka kidruh APBD Jakarta bisa cair. Bagaimana ngototnya Edi Prasetio sebagai “penguasa” dewan yang menyimpan tanda tangannya. Semua usai kala ada “campur tangan atasan. Kengototan ketua dewan yang memang asal ngotot, demi kepentingan mereka saja, telah menggerakan atasan untuk turun tangan. Apakah sama sekali tidak ada campur tangan Mega? Susah mengatakan tidak ada. Pasti ada meskipun bisa secara tidak langsung dan membuka tangan Edi untuk tanda tangan. Partai masih begitu kuat kog. Selama ini juga bukan dari elit pusat, lingkaran ketum sendiri yang mendorong-dorong bersama denga Gerindra. Ingat bagaimana dekat pilpres dan awal-awal pemerintahan, semua bersuara, namun keputusan ketum yang menjadi panglima.
Gerindra juga setali tiga uang, bagaimana ramainya anak buah Pak Prabowo menghujat presiden Jokowi, meminta tidak datang pelantikan, dan nyatanya datang, mendukung penuh, dan menyatakan akan di belakang pemerintah. Suara anak buahnya sama sekali tidak tercermin dalam sikap ketum Gerindra.
Anggapan ada kecocokan Gerindra dan PDI-P dengan mengusung Sjafri S, menarik adalah, akan mengulang sejarah pilpres di mana pemenang malah mendukung di bawahnya sebagaimana Ical dengan Golkarnya, yang malah mengusung Prabowo dan Hatta. Jika Djarot yang jadi gubernur dan apa mau bintang tiga jadi wakil? Ini cukup menarik, apalagi Sjafri tidak mendaftar ke PDI-P sebagaimana digembar-gemborkan selama ini. Atau yang lain seperti Yusril kan sama-sama mendaftar di dua parpol ini, lebih dagelan lagi, pemimpin partai gurem diarak dengan gegap gempita oleh para pemenang. Ini jauh lebih dagelan daripada Srimulat atau warkop.
Berbeda dengan Surabaya kala itu, di mana Risma sudah sangat sulit ditandingi dengan cara apapun, maka sempat keluar status tersangka dagelan. Semua parpol lebih baik ngumpet, malu sebentar saja mereka pikir, dan memang langsung tidak berkutik meskipun sempat berteriak lantang bisa mengalahkan juara bertahan. Kali ini beda karena sejak awal Ahok sudah diposisikan sebagai anak durhaka, sekarang obyektif saja, apa sih yang “salah” dari Ahok soal pemerintahan, jangan melebar ke mana-mana? Konkret masalah di Jakarta, soal macet, banjir, dan aparat bersih. Sebagai pembanding paling mudah adalah dengan pemerintahan sebelumnya, jangan dengan ide atau wacana.
Permasalahan ramai selama ini adalah soal susahnya dewan maling, aparat kerja sembarangan, kambing hitamnya soal cara Ahok bertindak. Obyektif, saja sekarang, belum pernah kog dulu ada pemberitaan sungai itu bersih, bahkan sudah dibuatkan halte, perahunya nyangkut sampah, apa belum cukup itu sebagai kinerja yang konkret? Atau dulu anggaran bocor itu biasa saja, searang tahu ada maling anggaran, dan siapa yang ungkap. Yang nyolong dewan malah yang dicaci Ahok.
Apa mungkin judul itu terjadi? Semua mungkin. Apa bisa parpol dan indepent lha Hanura dan Nasdem sudah buat.
Salam
