Membicarakan kinerja DPR/D hampir tidak pernah sepi, bukan prestasi, tapi kontroversi. Pasti mereka akan marah kalau pemerintah menyatakan demikian, namun apa yang sudah mereka berikan, selain menampilkan mereka sebagai wakil parpol, dan bukan wakil rakyat. Wajar mereka mengabdi parpol karena rakyat memilih mereka setelah mereka dipilih parpol. Menuntut hak terus, sedangan kewajibannya nol, absensi sebagai syarat paling mudah dan remeh saja mereka abai, apalagi memperjuangkan aspirasi, malah mereka yang mengajukan aspirasi dan rakyat harus mendukung mereka. Ngulik kelemahan pemerintah, coba sedikit saja kurangi keinginan mencari kejelekan itu, atau ganti kaca mata hitam itu dengan yang lebih jernih, kalau masih silau karena tidak terbiasa, ambil yang derajatnya lebih rendah, sehingga lebih terang. Belum lagi berebut ruang, merokok di ruang sidang, kata-kata kasar dan umpatan, dan tetek benget remeh-temeh yang disajikan, padahal sudah sekian lama makan gaji.
Airin
Walikota muda dan kaya ini sejak kakak dan suaminya ada di tahanan, rajin sekali ke KPK. Menurut pemberitaan hampir Senin dan Kamis menjenguk suaminya, belum lagi pemeriksaan demi pemeriksaan untuk suami ataupun kolega-koleganya yang lain. Beruntungnya ibu walikota tidak mendapatkan status pencucian uang seperi Adies Adelia, suaminya memberikan uang sebagai tindakan pencucian uang, kalau Bu Walikota malah datang besuk dan ninggalin kerja. DPRD juga diam saja, belum pernah ada lontaran untuk angket atau pemecatan. Padahal sekian lama beliau mondar-mandir membesuk dan menjalani pemeriksaan. Alibi yang dikatakan Ibu Walikota tetap bisa bekerja kog kan tidak terbatas kantor. Selalu saja demikian yang saat ini dijadikan alasan banyaknya pejabat yang tidak ada di kantor, karena urusan partai atau pribadi. Blusukan presiden bukan ke penjara KPK, tapi ke rakyatnya.
Ahok
Gubernur fenomenal ini memang bukan sosok yang senyam-senyum di depan wartawan dan DPRD, kecuali di acara Sentilan-Sentilun Metro, dia lebih banyak garang dan ngamuknya. Lha ini dia yang menjadi sasaran empuk untuk menggulingkannya, tidak heran kalau semua upaya diambil untuk memecat Ahok. Anggota DPRD bertepuk tangan kalau mendengar ahli, akademisi, ataupun saksi yang menyatakan Ahok salah dan bisa dijatuhkan. Lihat apa yang dilakukan demi jatuhnya Ahok bukan demi Ahok telah menciderai apa terhadap rakyat. Ahok kerja, blusukan dengan jelas, pasti dianggap pencitraan. Apakah Ahok kalau senyam-senyum saja, meskipun tidak kerja akan mendapat perlakuan yang sama seperti Ibu Airin? Fenomena kongkalikong anggaran PASTI di semua kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, bahkan pusat, Ahok memulai membuka dan semoga bukan seperi La Ode Nurhayati, dan DPR/D itu sedikit saja berubah untuk memikirkan rakyat bukannya mikir balik modalnya lagi.
Dua contoh penanganan oleh dewan yang tidak sama menurut hemat saya karena pemahaman dan kekritisan anggota dewan bukan masalah kinerja namun masih sebatas asal aku (dewan) tidak rugi, mau rakyat sengsara, mana peduli.
Salam Damai