5 Alasan Jokowi Enggan Membantu Anies Baswedan  Soal Formula E
Riza Patria menyatakan hendaknya pemerintah pusat turun tangan untuk "membantu" formula e. Â Hal yang layak dicermati, bagaimana "kebiasaan" Pemrov DKI dalam menangani tanggung jawabnya. Beberapa hal layak dicermati lebih mendalam.
Sebelum mengulik lebih dalam, kita lihat dulu beberapa hal yang berkaitan dengan baik, latar belakang kejadian aneh dan lucu ini. Jokowi tidak tinggal diam kog dengan keadaan masa lalu dan daerah. Lihat saja berapa banyak tinggalan masa lalu, ingat bukan hanya era SBY yang mandeg dilakukan lagi.
Berapa panjang jalan tol, jembatan, bandara, pelabuhan, waduk, bendungan, dan gagasan-gagasan yang pada masa lalu tidak bisa lanjut dengan berbagai-bagai alasan.
Tetapi  tidak dengan Hambalang. Mengapa? Ya bukan tanggung jawab juga Jokowi untuk meneruskan perbaikan atas kerusakan dan sisa masa  lalu yang tidak mendesak untuk dilakukan.  Hal yang wajar untuk pengingat bagaimana pertanggungjawaban itu juga penting.
Sekarang, mengapa Formula E tidak ditanggapin dan dibantu untuk menyelenggarakannya?
Pertama, Anies Baswedan, sudah terlalu sering  ninggal kokoh, ungkapan Jawa untuk menyatakan orang jorok, tidak bertanggung jawab, mengabil nasi banyak dan tidak dihabiskan. Berkali ulang model demikian. Ada  polemik naturalisasi dan normalisasi. PUPR turun tangan karena hanya membuat banjir, bukan solusi. Eh malah manggut-mangut kesenengan.
Diulangi lagi pandemi. Mulai dari dana bansos yang datanya juga tidak jelas. Pas puncak juga menyerahkannya pada pusat. Tanpa malu, ketika sudah melandai koar-koar menglaim hasil kerja kerasnya.
Kedua, ini, formula e itu tidak ada yang mendesak dan urgen untuk harus ada. Berbeda jika covid tidak diambil alih, masalah bak efek domino yang terjadi. Jakarta menjadi sumber dan biang virus padahal ibukota negara dan sumbangan angka tertinggi terus menerus.
Tentu bukan soal data semata, namun nyawa. Satu nyawa karena pemerintah teledor itu tidak baik. Keputusan tepat, meskipun menjengkelkan.
Sama juga dengan banjir dan normalisasi kali. Polemik tidak menyelesaikan masalah, wong memang orangnya yang bermasalah. Pilihan Kemen PUPR bisa dimengerti.
