Johnny Plate: PeduliLindungi Aman, Politisnya Pandemi Covid19
Marak riuh rendah soal sertifikat vaksin atas nama Joko Widodo Presiden RI saat ini beredar. Tudingan pada Menkominfo sebagai satu-satunya pihak yang kudu bertanggung jawab. Apakah demikian? Beberapa hal berikut layak kita cermati bersama, apakah ini politis atau memang ranah etis?
Sejatinya, soal pandemi dan covid ini berkali ulang terjadi polemik. Halnya sih bukan yang mendasar, hanya soal kepentingan, dan ujungnya malah mafia dan keuntungan beberapa pihak. Awal dulu pilihan lockdown dan PSBB, jelas lebih politis dari sebenarnya kesehatan dan keamanan.
Lebih dekat kemarin, soal obat. Sampai menyeret keributan Moeldoko dan ICW, sampai sekarang belum selesai dan tidak ada kaitan dengan penanganan covid. Jangan lupa pula soal vaksin antara terapi plasma darah dan lebih menghebohkan jelas terapi ala dokter Terawan yang membuatnya sampai kehilangan jabatan.
Lahir terus dari hari ke hari. Vaksin A tidak sesuai aqidah agama, atau vaksin itu ada chipnya, dan seterusnya. Pokoknya upaya menggagalkan rencana pemerintah mengatasi pandemi. Lha soal libur saja dipolitisasi. Antara libur tahun baru dengan hari kemerdekaan. Salah satu paling konyol ya mengenai libur Lebaran yang dinarasikan, kapan bisa mudik, mengapa mudik dilarang, dan panen raya covid beberapa waktu lampau.
Jelas lebih cenderung politis hal ikhwal polemik pandemis ini. penyuaranya orang-orang politik semua. Kubu yang itu lagi-itu lagi. Semua isunya pokoknya Jokowi salah dan mundur. Apa iya ini bicara pandemi atau covid? Jelas saja bukan.
Dua gerbong gede yang selalu menimbulkan isu kegaduhan ada pada PKS dan Demokrat. Entah apa yang sudah mereka lakukan untuk sedikit saja mengurus covid ini. Sama sekali  belum terdengar.
Eh tiba-tiba tudingan Menkominfo, Johnny Plate harus bertanggung jawab atas aplikasi PeduliLindungi. Benar aplikasi ada dalam kewenangan kementrian ini, namun jangan lupa ada kemenkes, ada kemenBUMN, dan itu mengapa tidak menjadi pihak yang tertuding dengan amat keras?
Padahal, bisa dilihat, betapa kacaunya penanganan pandemi ini, selain soal sertifikat ini adalah pihak kemenkes. Carut marut soal penangan, vaksin yang kacau, ada pada mereka. Tetapi toh Menkes tidak ada yang menuding dan bahkan minta mundur.
Presiden malah pernah menemukan kinerja gagal  ketika blusukan ke lapangan dan obat tidak ada di pasaran. Ke mana suara tudingan menteri tidak becus? Tentu ini bukan soal mencari kesalahan pihak lain.
