AHY Bertemu Anies Baswedan
Cukup menarik, apa yang terjadi hari-hari ini untuk 2024 mendatang. Gerak cepat, bukan hanya partai politik, tetapi individu-individu pun sudah mulai ancang-ancang. Lebih menarik, justru partai-partai menengah, terutama PKS yang sangat gencar.
Mereka, PKS sudah datang kepada Gerindra, PKB, dan bahkan kepada PDI-P yang bertolak belakang platform, dan selama ini di pusat belum pernah bekerja sama. Ya namanya juga politik.
Pribadi yang sudah melakukan aksi gerilya dan susah dilepaskan dari tujuan 2024, adalah Anies Baswedan. Safari keliling Jawa, nginep di makam sesepuh, susah dilepaskan dari semangat pilpres. Mosok mncari wangsit nomer buntut atau kuda lari.
Pribadi lain adalah AHY, dengan Demokrat dan SBY yang ngedrama sejak awal tahun pandemi lalu. Melakukan aksi antiprogram pemerintah, menjadikan pemerintah terutama Jokowi sebagai sasaran tembak untuk naik panggung. Puncaknya Moeldoko dan kudeta.
Nah, mereka berdua mau bertemu. Susah mereka dilepaskan dari kepentingan 24. Sangat menarik berhitung kekuatan Anies AHY ini. Seberapa kuat  kalkulasi politiknya.
Mereka hanya memikili satu partai, Demokrat, asal AHY. Anies tidak mempunyai partai, ini bisa kekuatan, bisa pula kelemahan. PKB sangat mungkin bersama mereka, melihat reputasi Cak Imin dengan PKB-nya yang loncat sana loncat sini.
Perhitungan politik dan suara  pemilih masih sangat kecil, perlu satu partai gede, ada Golkar yang sangat mungkin, Gerindra  dan PDI-P susah mengusung mereka.
Popularitas  Anies memang sangat tinggi, dibandingkan calon lain dan juga AHY sendiri. Untuk popularitas bisalah mereka berdua bergandengan tangan. Tergantung mereka, mampu tidak meyakinkan publik dan parpol, masih ada peluang PKS bisa bergabung.
Perlu kejelian juga melihat antara 22-24, di mana Anies sudah tidak menjabat gubernur, apakah ia masih bisa mempertahankan eksistensi dan keberadaannya di panggung nasional. Â Belum lagi, jika jatuh pada kasus hukum. Ingat, ini omong jika, jangan kemudian dikatakan tuduhan apalagi fitnah.
Siapa sih yang bisa menjamin pimpinan daerah lepas dari kasus korupsi. Ingat pengalaman TGB yang hilang dari peredaran menjelang pilpres. Atau Romi P3. Semua serba mungkin dalam politik. Apalagi sekarang, tidak hanya KPK yang galak pada kasus, ada Kejaksaan Agung yang sama trengginasnya.
