Ketiga, hutang itu juga termasuk warisan dari masa lalu. Itu jangan diabaikan dan dibebankan pada satu pemerintahan saja. Naif jika demikian, seolah-olah hanya Jokowi si tukang hutang.
Tanggapan pihak luar, anggota dewan malah cenderung pemerintah yang salah dan membela keberadaan TMII menjadi tanggung jawab dan pengelolaan secara pribadi keluarga Cendana. Malah berbeda dengan pengurusnya yang mengatakan, bahwa hal yang baik, jika negara mengambil alih, dan bersyukur pernah ikut mengelola selama ini.
Mengapa ada lagi-lagi tudingan kepada Jokowi, pribadi, bukan sebagai presiden?
Ini hanya satu bagian kecil dari fenomena gunung es perilaku bancaan aka korupsi pada masa lalu. Nah, ketika klan Soeharto saja berani diusik, apalagi yang lainnya. Pantas kan mereka ketar-ketir. Mengapa?
Reputasi dan solidnya jaringan Soeharto pasti sudah dipahami para elit yang biasa bermain-main model ini. Ketika yang solid, masa lalu, dan banyak "perlindungan" saja bobol. Apalagi yang baru-baru dan belum banyak pendukung untuk mengamankan. Mereka sudah berhitung ini tidak mudah, bahkan sudah ada di ujung tanduk.
KPK dulu satu-satunya momok yang menakutkan untuk para pengutil anggaran negara. Kini Kejaksaan dan Bareskrim pun mulai menggeliat dan menggigit lebih garang dari KPK. Mengeroyok koruptor dengan sangat kompak.
Satgas Hak Tagih Utang BLBI juga upaya yang baru. Bagaimana denda atau utang yang seolah dibiarkan begitu saja kini dikejar. Â Tentu saja banyak pihak-pihak yang biasa berlaku demikian, kini merasa was-was.
Narasi yang menyasar pribadi Jokowi, tentu saja baginya sangat biasa. Tidak takut bahwa ia akan tercemar, tidak populer, atau hal lainnya. Ia sudah tidak lagi khawatir dengan model itu. Tudingan, bahkan fitnah sudah sangat biasa ia terima.
Tudingan mau mengelola TMII jauh dari rekam jejak Jokowi selama ini. Hal yang terlalu kecil manfaatnya baginya, tetapi resiko politiknya sangat besar. Bisa terjungkal hanya karena hal sepele. Minta saham FPI saja bisa jauh lebih besar, dari pada TMII. Apalagi lawan yang dihadapi adalah Cendana.
Jauh lebih masuk akal meminta penguasaan tambang misalnya. Atau mengganti Petral dengan nama lain dikelola oleh klannya sendiri. Jelas lebih gede, dari pada sekadar menjadi wali kota, atau mengambil alih TMII.
Membayar hutang. Ini sih naif. Laporan-laporan baik media, atau rilis personal, banyak yang mengaitkan rasio utang jauh menurun. Nah, apa dampak signifikannya pengambilalihan TMII untuk bayar utang. Toh selama ini juga membayar utang dengan lancar. Nilai keberadaan TMII sebagai pembayar utang, kog saya rasa tidak besar-besar amat.
