Jokowi Tiga Periode
Hal yang naif, ketika mengaku demokrat, tetapi abai taat azas. Mudah untuk berteriak revisi UU, demi kepentingan sesaat. Setuju bahwa pembangunan harus berlanjut. Tetapi belum tentu juga pengganti Jokowi tidak melanjutkan pembangunan dengan cara yang sama.
Sama juga dengan belum tentu penggantinya akan melanjutkan hal baik selama ini. keadaan Jakarta jangan malah menjadikan abai sikap kritis dan demokratis. Justru itu menjadi pemicu dan pemacu untuk hidup taat azas dan konsensus.
Beberapa hal yang layak dilihat bersama,
Ketika Jokowi memimpin dengan baik, meminta revisi untuk bisa tiga periode. Nah, ketika suatu saat nanti mendapatkan pemimpin yang buruk, apa juga akan menuntut revisi masa abatan setahun?
UU itu dibuat bukan hanya kasus per kasus. Namun untuk menjaga tertib hidup bersama. Ada jaminan hukum yang pasti. Tidak kog suka kemudian meminta menambah.
Stok pemimpin bagus itu melimpah. Jangan khawatir. Prinsip bernegara itu sistem, jangan bicara orang per orang. Memang masih jauh dar harapan, tetapi perlu meyakini bahwa akan baik-baik saja.
Cara pandang melihat orang, individu dengan sepotong, nanti jadi kacau. Berilah kesempatan dan pembuktian, jangan hakimi di depan. Ingat pembelaan pada Susi Pudjiastuti kemudian jadi kemarahan. Contoh begitu banyak.
Tentu ini bukan soal Jokowi jelek, namun UU sudah menentukan demikian. Tidak baik, dan bahkan akan mengotori prestasi Jokowi sendiri. Ini preseden buruk.
Susah membayangkan, jika parpol ngotot dan gol, bisa menambah masa jabatan. Bagaimana rupa "oposan" yang ada. Rocky Gerung, SBY, Amien Rais, dan sebagainya. Sekarang saja sudah seperti itu. Energi negeri ini habis untuk hal yang seperti itu.
Regenerasi yang sudah sempat baik, jangan malah dirusak lagi. Jangan kemudian kembali kepada generasi tua yang kolot dan mikir diri sendiri. Ini soal hidup bersama yang sempat membaik. Sayang jika dikembalikan untuk hanya arisan kekuasaan ala elit.