Pemerintah tidak bisa hanya melihat aspek hukum semata, namun bagaimana keamanan dan politik itu juga penting dan kadang lebih penting. Sudut pandang demikian kadang abai dicermati oleh massa. Ketika mendengar ada yang salah ya harus diselesaikan dengan hukum. Tidak sesederhana itu.
Lihat saja  kondisi kini ini sedang dalam kondisi yang sangat rentan dimanipulasi, tekanan publik yang mabuk politik dan agama susah untuk mengurai kasus hukum. Pembiaran sekian lama membuat keadaan ruwet.
Pemanfaatan segala sesuatu untuk negara tidak stabil selalu diupayakan. Lihat, kematian tahanan dengan sakit yang sangat personal saja dipolitisasi, dimanipulasi, dan digoreng sana-sini, apalagi yang memang sejak awal lebih politis seperti pelaporan Din Syamsudin.
Apakah Din bersalah, jawabannya tidak sesederhana itu, tetapi bisa dijawab dengan analogi, pimpinan Muhamadiyah juga ada yang tidak pernah ada yang mempersoalkan, apalagi melaporkan kepada polisi seperti Buya Syafei Maarif, misalnya. Ini jelas menjawab, ini bukan soal tokoh atau mantan ketua ormas, namun perilaku pribadi, yang dinilai salah oleh sekelomok pihak.
Pernyataan Mahfud sangat normatif, jangan sampai dipermainkan dan digoreng pihak yang memang maunya negara ini gonjang-ganjing. Jika memang polisi menemukan indikasi pelanggaran hukum, Menko Polhukam  tidak bisa kog menghentikan kasus.
Ini ujian bagi hidup berbangsa bersama. Mau tertib hukum atau selalu diselesaikan dengan politik dan agama. Ingat begitu banyak kasus hukum tidak pernah selesai, dan itu menjadi pengulangan yang menjengkelkan.
Pelaporan harus ditindaklanjuti. Menemukan bukti itu penting, jika tidak ketemu, ya selesai. Jangan kemudian menyalahkan polisi.
Din Syamsudin juga harus hadir, karena ia adalah tokoh, sebagaimana kata Mahfud, jangan kemudian enggan datang dan merasa kriminalisasi. Jika demikian tidak memberikan pendidikan politik dan hukum yang baik bagi hidup bersama.
Sudah ada laporan, berarti pelapor juga memiliki bukti yang akurat. Jangan sampai kemudian malah hanya menggantung dan kemudian tidak ada tindakan apapun. Katanya negara hukum, kan riweh kalau semua diselesaikan dengan asumsi atau malah tekanan massa.
Layak ditunggu ke mana muara dari pelaporan ini, apakah sama dengan yang sudah-sudah, atau ada hal yang baru?
Terima kasih dan salam
