Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... Wiraswasta - biasa saja htttps://susyharyawan.com eLwine

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Anak STM, Anarko, dan Beban Polisi

21 Oktober 2020   11:02 Diperbarui: 21 Oktober 2020   11:23 251
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Ada operator, ada penyandang dana, ada pula sutradara pastinya. Ini yang harus diusut dengan tuntas, bukan selesai demo dan lupakan saja. Kejadian lagi, mereka pula pelakunya. Sejatinya tidak banyak kog orang yang patut diduga dan bisa dicurigai menjadi dalang, penyandang dana, dan di balik aksi-aksi demo dan rusuh.

Siapa yang menggaungkan adanya kerusuhan. Membela bak babi buta baik dengan terus terang atau malu-malu. Patut dicurigai mereka ada atau turut di balik itu semua. Minimal mereka layak untuk dicermati dan dimintai keterangan mengapa membela.

Rekam jejak digital itu sangat susah hilang. Nah pihak penegak hukum bisa mencermati itu semua, ke belakang dan terus menelusuri, jika ada benang merahnya bisa dimintai keterangan.  Mengatakan demokrasi, sama juga penegakan hukum juga bagian demokrasi, jangan hanya mau enaknya tanpa mau ikut bertanggung jawab.

Kepentingan, cenderung politis akhir-akhir ini memang, dan itu lagi-lagi tidak banyak. Bagian masa lalu yang malu, mempertahankan aset, dan kran kepentingannya tersumbat. Itu saja.

Memang tidak mudah karena akan dijawab dengan itu hak menyatakan pendapat. Menyuarakan pendapat memang dijamin UU, namun bukan berarti bebas dan melanggar kebebasan pihak lain. Susah, ketika demokrasi masih belajar, mengejar hak dan abai akan kewajiban.

Penegakan hukum menjadi simalakama, ketika perangkat hukum yang ada pun masih kacau. Contoh, pasal pencemaran nama baik, UU ITE yang masih sangat subyektif, akan dengan mudah dipatahkan dengan pengerahan massa.

Penyelesaian hukum bercampur politis. Ini lagi-lagi bisa menjadi bumerang, karena sering demi stabilitas politik, pertemanan politis, pelanggar hukum dengan mendalangi rusuh pun bisa melenggang tanpa peradilan.

Bangsa ini besar, namun bisa berkeping-keping jika tidak menyadari adanya masalah yang mendasar di dalam hidup bersama. Mengendepankan hak abai kewajiban seolah menjadi gaya hidup. Mencaci maki sebagai bagian hidup harian, padahal orang yang berteriak itu menandakan ada masalah dengan dirinya.

Menunggu, bukan hanya menyebut anarkho yang anarkis, anak SMK dalam rusuh demonstasi apapun, namun bagaimana menindak penyandang dana, penggerak mereka, dan apa motif di balik itu semua. Negara harus nombok terus menerus demi hasrat elit yang itu lagi-itu lagi. Miris.

Terima kasih dan salam

Susy Haryawan

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun