Padahal jika benar pemerintah dan dalam hal ini Jokowi mau melepaskan saja kesenangan elit dan rakyat sulit, baik subsidi ataupun permainan dalam tambang, yakin suara pemilihan presiden tanpa kerja keras. Mengapa sampai demikian sulit menang, padahal jelas capaiannya terlihat? Ya karena banyak yang tidak suka karena kepentingannya terganggu.
Merampok? Mana ada sih pemerintahan yang membangun hingga Papua? Jalan tol bisa seluruh Jawa dan bahkan mulai merambah luar Jawa. Mungkin masih ada rampok kecil-kecilan, toh pembangunan juga melaju dengan kencang.
Harga BBM banyak setara di seluruh Indonesia. Ini kerja susah toh Jokowi pilih. Ke mana kalian ketika orang di Bontang membeli BBM tiga hingga lima kali lipat, padahal mereka pemilik minyak yang sangat besar? Hayo siapa rampoknya?
Kediktaroran konstitusional. Mengapa mengambil  istilah tersebut? Katanya pemerintah banyak mengambil alih kewenangan eksekutif, sehingga bisa berpotensi menjadi diktator yang terlindungi konstitusi. Lagi-lagi ini wajar. Perlu melihat lebih jauh beberapa hal.
Anggota parlemen dan partai politik bagaimana kinerjanya selama ini? Apa bisa cepat dan gesit menghadapi segala sesuatu? Lihat saja mana kinerja mereka selama pandemi ini? Tanpa  kritikan dan hujatan massa mereka malah akan test duluan. Ramai-ramai gagasan potong gaji dan saweran, mereka juga adem ayem saja.  Nah model demikian apa bisa cepat?
Berkaitan dengan birokrasi juga, kelembagaan demikian tidak mudah bekerja cepat dan efisien karena melibatkan dua kamar dan juga kelembagaan yang terdiri atas banyak kepala.Â
Belum lagi kepentingan partai yang menaungi mereka. Lihat saja satu isu saja bisa berkembang ke mana-mana. Ini tentu menjadi pertimbangan. Ribet tanpa hasil.
Itu dari sisi kinerja. Dari tanggap dan kehendak baik dewan selama ini juga masih nol besar. Mana suara mereka untuk berbuat dengan kesadaran baik sebagai  pribadi atau anggota parpol. Termasuk parpol juga masih cukup minim kontribusi. Mereka inilah representasi kamar legeslatif.
Nah pihak yang memang enggan kerja demikian, demi kemendesakan penyelesaian dan tanggapan atas pandemi, masih dalam koridor yang wajar. Tidak perlu berlebihan dan malah menghambat kinerja pemerintah karena tersandera oleh kehendak sempit kelompok.
Tidak ada masalah mengenai pengajuan uji materi ke MK, namun ada beberapa hal yang lebih lanjut itu bisa menjadi masalah. Ini soal gawat darurat. Polemik itu sangat tidak penting. Toh pemerintah sudah periode kedua. Lihat saja pemerintah yang lampau itu seperti apa.
Diktator selama 32 tahun saja diam kog, malah menuding pilihan rakyat akan menjadi diktator. Berlebihan. Kurang mendasar alasannya. Jauh lebih baik jika narasi aneh-aneh tidak dikemukakan.
