Perlawanan dinyatakan oleh Dirut Garuda  yang menyatakan menolak mundur, sebagaimana dinyatakan viva.news. Jika ini benar, layak ditunggu apa yang akan dilakukan pihak kementrian, sebagai pihak yang memiliki otoritas, hak, dan juga kewenangan penuh.
Cukup lucu dan aneh, jika dalam berita tersebut si AA mengatakan meminta masukan kepada bawahan dan atasan. Jelas-jelas dengan gamblang atasan dalam hal ini Menteri  BUMN telah menyatakan, silakan mundur, bahasa halus sebelum kami pecat tentunya.
Bawahan, mana ada bawahan yang akan berani menyatakan sikapnya terus terang. Tetapi dengan banyaknya karangan bunga dukungan untuk ET jelas menunjukkan ke mana dukungan, dan pilihan, serta apa yang menjadi pemikiran bawahan AA, lihat salah satunya di sini.
Isu yang berseliweran di media sosial dan media percakapan, sedikit banyak tentu menemukan data penguat bahwa ada yang tidak beres dengan keberadaan direktur utama ini.
Jelas paling  utama itu keberadaan barang mewah yang ada dalam pesawat baru. Dalih akan membayar pajak bukan menjadi solusi positif di tengah gencarnya pemberantasan korupsi dan  mengejar penerimaan pajak.
Atau adanya bawahan yang mengaku memiliki barang, istilah Menkeu Sri Mulyani, ada yang pasang badan untuk itu. Sederhana, cek saja kepemilikan dan keberadaan harta atau juga koleksi HD-nya. Benar miliki si bawahan atau bukan. Sederhana.
Penyelesaian ini harus tuntas, jangan sampai heboh semata dan kemudian hilang bak ditelan bumi. Jauh dari kekuatan politis kali ini, berbeda dengan persoalan FPI yang melibatkan banyak pihak dan tarik ulur kepentingan di sana.
Jika soal dirut ini relatif tidak banyak dampak politis dan keamanan. Hanya elit yang terpangkas ketamakan dan kerakusannya saja, perlu puasa. Dan di atas sana semua paham kog siapa di balik siapa dan bagaimana menangani.
Identik dengan keriuhan isu mafia garam, pelindo, dan jangan sampai kisah Garuda itu menguap begitu saja. Janji Presiden Jokowi periode dua tidak ada beban, ini saatnya membuktikan.
Beda dan jauh dampaknya dengan FPI, kali ini perlu ketegasan dan kalau perlu langsung saja panggil KPK, kepolisan, dan kejaksaan. Siapa yang paling berani dan siap menindak, atau ketiganya kolaborasi sekalian.
Rakyat, minimal saya pribadi sudah bosan dan maaf muak melihat penyelesaian kasus-kasus korupsi selalu terkendala kepentingan politis, elit, dan petinggi negeri ini yang terganggu kepentingannya. Negara ini sudah terlalu lama dikuasa para virus mematikan, lintah pengisap darah dan seluruh nutrisi bangsa ini.
