Pluralisme ala Jokowi Belajar dari Pilihan Kabinet
Sering orang memahami pluralisme hanya suku, agama, bahasa, dan sejenisnya. Padahal sering kita terkotak-kotak, dan terbentur pada kebiasaan dan pembiasaan yang berulang. Dalam pidato pelantikannya Presiden Jokowi mengatakan akan mengubah apa yang biasa, jangan-jangan nanti dianggap baku dan bahkan seolah sebuah kepastian. Ia mencontohkan dalam berdiri ketika halal bihalal Lebaran.
Ada beberapa hal yang khas, baru, dan cukup berani ditampilkan Jokowi dalam kabinet, juga dalam wakil menteri. Lebih dalam bisa dilihat bersama:
Menkopolhukam, Sipil
Gaya baru cukup berani dengan memilih sipil, biasanya diisi jenderal penuh sangat senior. Memang keberadaannya yang memiliki tugas koordinasi dengan jenderal-jenderal baik aktif ataupun purnawirawan memerlukan pangkat, ketokohan, dan kaliber mumpuni.
Keberadaan Mahfud cukup bak ketika ia memang mampu memberikan rekam jejak cukup baik dan meyakinkan tidak menjadi persoalan lebih jauh. Jaringan dan penguasaan kebangsaan Mahfud sangat membantunya untuk bisa menjadi seorang koordinator yang bukan biasanya dipegang sipil.
Menkes, Tentara Ditolak IDI
Lagi-lagi jabatan tidak biasa. Tidak usah bicara Orde Baru yang tidak demokrastis. Ada dua latar belakang cukup "aneh" menkes kali ini, yang pertama soal militer. Sosok yang cukup jauh dari jabatan kementrian teknis. Lebih banyak akademisi, dosen atau rektor. Kali ini dokter dari militer. Bagus juga.
Kedua lebih miris lagi, ketika IDI, ikatan para dokter pernah bersurat kepada presiden untuk tidak mengangkat Terawan menjadi menteri kesehatan. Akan seperti apa relasi personalnya yang pernah tidak dikehendaki menjadi pemuncak dari segala birokrasi bidang mereka.
Belum ada nampak apa yang dimaksud presiden dengan menempatkan dokter militer ini, sebagaimana kementrian lain yang sudah sangat terbuka dan jelas memberikan ultimatum dan gebrakan pada kasus dan catatan tertentu.
Menag, Tentara Bukan Ormas Terbesar Secara Langsung
