KPK Digoyang, Mengapa Jokowi Diserang?

KPK Digoyang, Mengapa Jokowi Diserang?

Cukup menarik dan luar biasa kinerja dewan periode ini, hingga detik akhir, kalau basket ini suddah masuk detik nol koma, masih juga kerja keras, sayang tidak cerdas. Mereka membuat inisiatif untuk merevisi UU KPK. 

Hal yang mirip juga terjadi, hingga menjelang masa penyalonan tahun lalu, di mana ada pansus hak angket KPK. Seolah DPR hanya fokus pada masalah per-KPK-an saja.

Mirisnya KPK-pun paling suka menangkapi oknum DPR. Entah mau balas dendam atau  mau memperlemah, atau malah membuang KPK sekalian, mereka ini minim kontribusi dalam penyelesaian target mereka sendiri, tapi soal KPK tidak ada henti-hentinya lahir gagasan-gagasan baru. Lebih mengerikan lagi, semua fraksi utuh bulat ada semua.

Hebat lagi dalam hitungan hari bisa terjadi, padahal biasanya yang urgen saja lama dan berbelit, apakah ini bawah sadar mereka berkelit dari tiang gantungan, atau memang sudah berubah di kala maut menjelang? Tapi toh masih dominan muka dan orang lama dengan tabiat lama pula. Mana ada perubahan signifikan dari mereka-mereka ini.

KPK dan Keberadaannya.

Jelas bahwa KPK merupakan lembaga sementara, ad hoc, ketika lembaga penegak hukum yang berkaitan masih perlu pembenahan, dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan. Suka atau tidak, KPK adalah produk orde reformasi. 

Salah satu biang masalah bangsa ini adalah korupsi ini, dan lahirnya KPK sejatinya untuk memperbaiki kinerja birokrasi yang lamban, boros, inefisien, dan tidak efektif itu.

Sekian lama ada, toh naik turun. Benar bahwa masyarakat dan dunia internasional juga mengaku keberadaannya. Toh masih jauh dari harapan. Keberadaannya masih perlu lebih lagi, gregetan menyaksikan mereka bekerja selama ini. beberapa hal yang patut dilihat.

Fokus mereka pada penindakan. Pencegahan seolah kehabisan energi karena sakit akutnya maling kerah putih ini. keterbatasan person membuat mereka cenderung lebih aktif pada penindakan dengan OTT.  

Ini pun juga tidak kalah penting, nyatanya masih ada yang kena lagi kena lagi. Mirisnya dari lembaga dan jabatan yang sudah mereka beri sosialisasi, bekerja sama dengan KPK. Lihat bupati, gubernur, anggota dewan. kurang apa coba?