KPK Digoyang, Mengapa Jokowi Diserang?

Penindakan sudah dilengkapi dengan siber pungli, satgas ini dan itu, itu kan jelas ranah KPK, toh masih kedodoran. Jika atas nama keterbatasan pegawai, tidak bisa diterima, dengan adanya satgas ini dan itu sebenarnya KPK sudah jauh lebih ringan. Apalagi kejaksaan dan kepolisian toh juga bekerja. Miris memang toh jaksa dan polisi terlibat korupsi tidak kurang-kurang.

Isu Keberadaan  faksi dan friksi yang membuat terkesan tebang pilih dan bermuara pada penegakan hukum menjadi politis demikian kuat dan santer.  Ini jelas masalah yang perlu dengan jernih, jujur, dan terbuka diselesaikan. 

Jangan menolak dan mengatakan, itu hanya rumor, isu, dan tidak ditangani. Nyatanya terbaca kog bagaimana perlakuan pada kasus itu terjadi.

Fokus pada penindakan kelas berat, jangan hanya receh, jika recehan berikan pada kepolisian yang memiliki jangkauan lebih luas. Jelas ini efektif dan efisien. 

KPK tidak ada di daerah, polisi dan kejaksaan memiliki keleluasaan itu. biarkan mereka. Skandal megakorupsi tidak kurang-kurang kog, malah menangkappi kelas coro.

Jelas bukan tidak menghargai proses dan kerja keras, namun skala prioritas. Gampangnya tubuh kena kanker, malah ngurusi panu, kurap, atau kulit belang kan tidak pada tempatnya. Biarkan kurapnya diselesaikan pihak lain, fokus pada kankernya.

Selama ini skandal besar hanya menyeret satu dua dan berhenti. Fakta sidang dan sudah menjadi bagian vonis pun tidak ada yang dilanjutkan. Miris sebenarnya. 

Ketika petugas lapangan sudah kerja keras dengan OTT kemudian dituntut ringan, pidana ringan, masih diberi potongan ini dan itu. belum lagi di penjara juga tidak lebih baik lagi.

Ini masalah besar, bukan hanya KPK, namun bagi negeri ini. Jangan anggap sepele keberadaan spesialis menangani salah satu sumber kerusakan bangsa ini.

Dewan. Semua juga paham mereka  adalah salah satu top sumber masalah korupsi. Biang dari korupsi ya ada di sana. Kinerja rendah, banyak wacana dan ide tidak ndolor. Kog bisa tiba-tiba, mak bedunduk bisa menghasilkan rekomendasi revisi UU KPK.

Ini kan masalahnya sapu kotor, bobrok, mau dipakai menyapu, ya malah tambah kotor dan bobrok, bukannya bersih. Sekarang memang diakui ada lobang di KPK, namun jika dewan yang berinisiatif demi perbaikan siapa yang percaya?