Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... Wiraswasta - biasa saja htttps://susyharyawan.com eLwine

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Rekonsiliasi dan Pemanfaatan Prabowo-Jokowi ala Rizieq S

10 Juli 2019   09:00 Diperbarui: 10 Juli 2019   09:04 1104
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Pertanyaan kemudian, memang Rizieq Shihab itu sekelas Bung Karno, Bung Hatta, Nelson Mandela, yang menjadi buangan karena politik penjajah? Ia pergi sendiri karena urusan penegakan hukum. Konsekuensi atas perilakunya sendiri. Mengapa sekelas capres mau menjemput, dan kini malah sekelas presiden harus memulangkannya?

Kepergiannya, kalau tidak mau terlalu kasar alasannya kabur bukan karena alasan politis, namun alasan kriminal, perbuatan melanggar hukum. Berbagai kasus dituduhkan kepadanya, satupun belum ada yang menjadikannya tersangka, malah ada yang sudah pada posisi SP3, mengapa kini harus presiden mengurusnya?

Jika benar demikian terjadi, luar biasa ada presiden mengurus kepulangan sekelas kriminal, residivis pula. Preseden buruk  untuk alam demokrasi dan penegakan hukum. Bagaimana hukum seolah mati bukan semata tumpul menghadapi satu orang ini, yang telah berbicara seenanya sendiri, namun sama sekali tidak bertanggung jawab.

Kondisi yang menjadikan posisinya sebagai bahan atau syarat rekonsiliasi malah menyandera kedua pihak, baik Jokowi sebagai Presiden RI yang sah, dan Prabowo sebagai salah satu kontestan pemilu, justru makin buruk. Apanya yang diperjuangkan, berbeda jika itu adalah Sandiaga Uno yang lari karena ketakutan utangnya jatuh tempo kemudian meminta bantuan presiden untuk mengurus, sangat wajar.

Ada kondisi politik yang memaksa, ingat itu ilustrasi jangan malah menjadi bahasan. Atau RS pergi itu karena memperjuangkan kebebasan beragama yang dikekang ala Orba lalu misalnya. Lha ini manusia bebas yang melakukan pelanggaran hukum kog. Konteksnya sangat tidak mendukung dan mendasar sama sekali.

Penegakan hukum jangan dijadikan sandera atas perilaku politik ugal-ugalan. Mengerikan jika demikian. Demi menebus rasa malu malah memperburuk keadaan dengan merusak tatanan hukum yang ada.

Sama juga sudah salah melakukan hubungan seksual di luar nikah, bukannya menikah dan membangun keluarga, malah membunuh pasangan dan calon anaknya. Kemudian menyalahkan setan yang menggoda untuk berbuat maksiat. Kesalahan sendiri ya tanggung sendiri, jangan mencari kambing hitam dan malah melebar ke mana-mana.

Sikap bertanggung jawab masih minim dalam alam demokrasi bangsa ini. Kekalahan  yang  adalah bagian utuh berdemokrasi kog diperpanjanglebarkan demi kepentingan sesaat dan menutup malu saja.

Terima kasih dan salam

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun