Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... Wiraswasta - biasa saja htttps://susyharyawan.com eLwine

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Muhaimin Iskandar dan Kabinet

4 Juli 2019   10:40 Diperbarui: 4 Juli 2019   11:58 659
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Gertakan untuk membangun poros alternatif jika bukan dirinya dari PKB yang digandeng untuk menjadi cawapres, sisi lain ada juga Romi dengan penuh percaya diri juga menempel presiden.  Baliho tidak sepede Imin dipajang Romi, namun jelas terbaca ke mana arah dirinya itu.

Kardus duren menjadi catatan yang perlu menjadi perhatian besar, dengan keberadaan Idrus Marham dan Romi kena cokok KPK. Benar bahwa itu masa lalu, apalagi jika dalam isu yang santer beredar memegang kementrian BUMN. Apa kinerja BUMN dan kementriannya juga banyak yang paham seperti apa.

BUMN belum berjalan sebagaimana idealnya. Badan yang harusnya membantu memberikan pemasukan bagi negara, selama ini masih banyak yang rugi. Rugi bukan karena tidaklayak jual, kerja sosial, atau menyubsidi rakyat dan bangsa,  namun cenderung salah kelola dan ajang korupsi untuk baik pejabat ataupun parpol.

Pengelolaan yang cenderung asal-asalan, seperti jabatan balas jasa, pensiunan militer atau polisi, dan model seperti ini jelas membawa bencana bagi BUMN dan negara. Hal yang serius namun seolah dianggap angin lalu. Kesalahan yang harus mulai dijauhkan jika bangsa ini mau terus melaju.

Sapi perah alias ATM bagi partai politik, elit baik eksekutif dan legeslatif, uang THR, dan banyak lagi istilah, sudah waktunya dihentikan, minimal diminimalkan. Mengerikan kekayaan negeri ini melimpah ruah namun hanya dinikmati segelintir elit negeri yang biasa berpesta pora dan tidak memikirkan dampaknya bagi bangsa dan negara untuk jangka panjang.

Posisi Muhaimin yang lebih pas ada pada jabatan MPR, ketua sangat pas di mana perolehan suara partainya cukup signifikan. Jika pun KPK melanjutkan kisah kardus durian tidak terlalu parah mencoreng nama lembaga, malah melengkapi usai ketua DPR, DPD, MK, dan juga MPR toh tidak terlalu buruk.

Terima kasih dan salam

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun