Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... Wiraswasta - biasa saja htttps://susyharyawan.com eLwine

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Setya Novanto, "Justice Collaborator", Apa Patut?

10 Januari 2018   18:58 Diperbarui: 10 Januari 2018   19:18 993
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Apa yang akan terjadi adalah, pesta pora akan berakhir, dan banyak penghuni kura-kura berpindah ke dalam bui KPK. Hukuman untuk para pelaku ini harusnya maksimal, dan juga dengan pasal dan tuntutan berlapis. Menghambat, menutup-nutupi, dan tidak bekerja sama bagi negara dalam memberantas korupsi.

Bagi Setya Novanto, sangat tidak patut dia mengaku dan meminta JC, karena terdesaklah ia mengajukan itu. Sebenarnya, dia kalau mau dan memang negarawan sejati, menjadi punggawa yang menolak suap dan main anggaran demi kepentingan golongan dan pribadinya. Kerugian mahadasyat dan mahamahal. Mengerikan apa yang ia dan kawan-kawan lakukan.

Pembangunan kacau balau karena KTP-el ini, bagaimana rakyat kehabisan energi untuk perekaman abal-abal, bahkan hingga kini masih banyak yang belum bisa. Belum lagi yang hanya kertas biasa, entah berapa banyak. Kualitas KTP yang sangat buruk karena uang diembat mereka. Hal ini harus dihitung sebagai kerugian atas perilaku tamak mereka. Ide bagus karena dilakukan para maling, jadi malah kacau balau tidak karuan.

Pejabat terkait, termasuk dewan kinerjanya terganggu, lebih banyak mondar-mandir KPK, kapan bekerja coba, rakyat yang dirugikan. Pun KPK kehabisan daya hanya karena malingnya berdasi dan berduit tebal sehingga bisa melakukan apa saja. Coba jika mereka kooperatif, banyak hal bisa dilakukan.

Nama baik KPK yang compang-camping karena kasus ini, bukan berarti KPK malaikat, namun tersandera karena kasus satu ini saja. Bagaimana kecurigaan demi kecurigaan, ada yang mengaitkan dengan politik, ada yang mengaitkan dengan kekuasaan, dan banyak lainnya.

DPR yang sudah miskin prestasi makin jauh dari seharusnya. Pimpinannya mendekam di penjara. Jangan malah tertaawa dan mengatakan tidak apa-apa. Memalukan. Jangan mengatakan kinerja tidak terpengaruh, jelas lah energi habis untuk membela diri, dan akhirnya mengaku juga.

KPK seharusnya menolak memberikan status JC ke Setya Novanto, sudah kewajiban Setnov untuk membuka semua hal, termasuk yang terpahit sekalipun. Bangsa ini sudah keropos karena perilaku rayap dan tikus tamak, tidak perlu menjadi pahlawan kesiangan. Telat kalau mengaku mau membantu, harusnya sejak menjadi ketua fraksi, bukan hari ini ketika sudah mentok di sel penjara KPK.

Salam

  

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun