Jakarta, Tidak Semata Ibu Kota Negara, Aroma "Negara" di Tangan Anies-Sandi

Paling tidak ada tiga masalah mendasar yang harusnya gubernur sadar dan mengakui bahwa memang ia kurang teliti. Pertama, dugaan kalau dulu dana TGUPP dari swasta. Dua,ketika dicoret malah mempersalahkan dulu-dulunya ada. 

Tiga,tanpa atau dengan dukungan kemendagri jalan terus. Padahal jelas-jelas jawaban dari mereka yang berkompeten mengatakan sebaliknya dari apa yang gubernur sapaikan tidak demikian adanya. 

Jawaban atas pernyataan kalau terlalu kasar mengatakan tuduhan dari pihak swasta sangat jelas dari dana operasional gubernur. Jelas bukan karena tidak mengerti namun mau memperbesar polemik dan menaikan posisi tawar pribadi. 

Mengenai pertanyaan bahwa tiga gubernur sebelumnya semua bisa menggunakan tim ini, jawaban yang sama diberikan, bukan menggunakan dana APBD. Malah menjadi berkepanjangan lagi dengan masalah ketiga, adanya pernyataan tanpa dukungan atau dukungan kemendagri jalan terus.

Menarik apa yang disampaikan adalah, bahwa apa yang dilakukan, dinyatakan, dan menjadi pilihan Anies selaku gubernur cenderung mengusung ide sendiri untuk berhadapan langsung dengan pemerintahan pusat. 

Sangat bisa dipahami karena keberadaan Anies selaku pribadi yang pernah dekat dan erat serta menjadi bagian pemerintahan pusat harus terpental atau bahasa Pak Anies menyatakan cepat lulus itu. Kini ada kesempatan, jadi gubernur Jakarta lagi. 

Seolah ada "dendam" yang bisa terlampiaskan. Hal ini justru menjadi kontraroduktif ketika bukan sinergi yang nampak, namun asal berbeda dengan pusat yang lebih mengemuka.

Jakarta tidak bisa lepas dari pemerintahan pusat. Hal ini harus dipahami, bahwa daerah khusus iya, namun tetap dalam koordinasi dengan pemerintahan pusat. 

Apalagi sebagai ibukota negara yang banyak bersinggungan dengan kepentingan pemerintahan pusat. Tidak akan bisa bergerak sendiri. Jika mau jujur jelas lebih susah dengan mengelola jakarta yang ibukota itu. Apalagi diwarnai dengan aroma "perbedaan" sikap dan pandangan antara gubernur dan presiden.

Gerindra yang "memiliki" gubernur bisa sangat dirugikan dengan sepak terjangnya selama ini. populer iya, trendding di media sosial bisa saja, namun apakah itu menguntungkan secara politis masih perlu dikaji lebih jauh lagi, jika berkaitan dengan pilpres 2019 mendatang. 

Prabowo sebagai "pemberi" delegasi kepada Anies perlu banyak melihat sepak terjangnya selama sekitar dua bulan ini.  Lebih merugikan sebenarnya. ide-ide kemajuan belum tampak bahkan mundur iya, dan itu akan menjai corong yang amat nyaring bagi kampanye jelek partai yang nampaknya tetap akan mengusung Prabowo dalam pilpres mendatang.