Beberapa hari ini dunia media Nusantara sedang hangat dengan penangkapan pegiat saracen yang disangka menyediakan jasa untuk menampilkan ujaran kebencian. Para pelaku sudah di tangan polisi. Â Menanti adalah penyandang dana, pengurus (jika memang ada sebuah organisasi), dan terutama adalah para pemesan, atau pengguna jasa mereka. Adanya proposal yang ditemukan saat penangkapan (jangan nanti ada suara atau kalimat, bahwa itu ada karena dibawa polisi saat menangkap).
Beberapa penggal bukti berseliweran di jagad dunia maya, ada nama-nama beken, purnawirawan, dan  banyak nama lagi yang disebut sebagai pengurus di lembaga itu. Menarik adalah apakah mereka ini benar terlibat, sebatas dicatut, atau memang hanya persamaan nama. Polisi harus kerja keras sehingga siapa yang terlibat bertangung jawab dan yang benar-benar tidak ada sangkut pautnya bisa diklarifikasi secara  jelas.
Eggi Sujana
Salah seorang pengacara yang sejak awal merasa namanya dicatut meradang. Dengan dalih pengakuan tersangka bahwa namanya dicatut menglaim dirinya tidak perlu diperiksa sebagai saksi. Lha ini pengacara yang katanya sarjana hukum, kog merasa di atas hukum. Â Menjadi lebih menarik adalah adanya sebuah photo yang memperlihatkan dirinya dengan orang yang namanya disebut dalam jajaran pengurus berpangkat purnawirawan. Bukan mau menuduh, namun jawaban yang patut didengar, bahwa hal itu acara SMP, solidaritas menangkan Prabowo. Sah-sah saja jika memang itu tidak ada kaitan dengan saracen. Memang tepisan dari Eggi sebagai jawaban bisa saja benar bisa saja.
Gerindra tentu tidak enak hati jika dikaitkan dengan gegap gempita gerakan SARA seperti ini. bagaimana tidak, tentu sangat riskan 2019 menjelang, eh malah kena getah yang sangat sulit untuk membangunkan kembali. Dua tahun berjalan untuk membersihkan diri tentu tidak mudah. Jawaban lugas soal SMP langsung dijawab oleh wakil ketua umum Gerindra, Dasco yang mengatakan tidak ada timses yang bernama SMP. Bisa saja memang bukan lembaga, kelompok resmi, atau hanya menjadi penggembira. Jika demikian toh semua bisa dibuktikan KPU tentu memiliki data.
SMP, Jasa Bagi Gerindra atau Tidak?
Tentu namanya media maya memiliki rekaman, bagaimana sepak terjang mereka selama ini. Â Terutama jelas selama kampanye pilpres. Satu syaratnya, mau dengan legawa, jantan, dan ksatria mengakui dan tidak lagi banyak ngeles, jika terbukti, jika tidak serahkan ke meja hukum, tidak perlu berbondong-bondong dengan demo dan kawan-kawannya.
Pemisahan Gerindra dan Kelompok Garis Keras?
Seleksi alam dengan bantuan penegak hukum bisa membuat Gerindra berpisah dengan kelompok garis keras. Bagaimana perilaku nasionalis yang diusung Gerindra bisa sering bias. Jelas nampak dalam pilpres dan pilkada DKI. Tidak heran Gerindra bereaksi  keras akan menjadikan kasus hukum yang mengaitkan saracen dengan Prabowo.  Tentu mereka berhitung waktu yang dipakai untuk kampanye dua tahun mendatang sangat mendesak dan sempit jika harus menghadapi kasus yang masih sumir ini.
Penegakan Hukum Menyeluruh
