Cicak vs Buaya, Kini Cicak vs Kura-kura

Menarik hal ini, sering terjadi namun tidak seheboh kalau bertikai dengan buaya. Mengapa demikian? Kuasa kura-kura tidak besar karena tidak bisa menyatakan petugas KPK sebagai pelaku kriminal. Heboh sebenarnya sering namun tidak melibatkan institusi karena ada 10 fraksi ada 560 kepala yang bisa saja berbeda dan bertolak belakang satu sama lain.

Beda Buaya dan Kura-Kura

Pertama, kuasa kura-kura tidak sebesar buaya dalam arti membuat tersudutnya cicak. Paling ancam ini itu, pun bisa dimentahkan oleh sesama kura-kura atau big boss kura-kura atau bos kecil dan menengah mereka.

Kedua, angkatan di kepolisian jauh lebih fanatis dan militan. Dewan demikian juga kejaksaan tidak memiliki ini. Susah berkaitan polisi itu sebagai pribadi, akan mudah ditarik menjadi kelembagaan dan kemudian angkatan ikut atas nama solidaritas. Mana ada dewan atau kejaksaan yang demikian. petinggi polisi minimal tiga tahun bersama.

Ketiga, hirarkhis, birokratis, dan komando sangat kuat, maka apa yang menimpa petinggi akan direspons dengan cepat oleh bawahan, bahkan pelaku kriminal sekalipun. Hal ini yang sangat berbahaya. Benar salah adalah korp sepakat, namun petinggi atau bagian dari petinggi salah ya salah.

Keempat, pembelaan korp atau lembaga di kepolisian jelas, di dewan, parpol beda kepentingan berbeda, biar saja mereka menderita. Tidak satu kesatuan sebagai dewan, parpol lebih kuat.

Kelima, dewan berkaitan dengan kompetisi dalam pemilu, mau tidak mau, kampanye buruk biar saja, malah bisa memetik keuntungan di sana. Hal ini mau tidak mau tetap saja kuat.

Kebanggaan korp atau lembaga itu tidak salah, bahkan harus. Namun pelaku atau pejabat di lembaga itu salah, jelas parameternya, bukan pembelaan kolega namun hukum dan undang-undang yang berlaku. Selama ini sikap tersebut kurang tercermin di setiap lembaga dan petinggi negeri ini. Demi keuntungan dan keamanan sendiri, melibatkan dan menarik-narik lembaga agar membela dan membebaskan. Kekacauan di bangsa ini adalah hal ini. Kesalahan pribadi, toh uangnya juga dinikmarti sendiri dan kelompoknya sendiri kog, mengapa harus melibatkan lembaga.

Lembaga tidak bisa salah, sepakat dan benar, namun pejabat di lembaga itu bisa salah dan itu bukan secara kelembagaan salah, apalagi jika itu kriminal. Hal ini tentu yang perlu dikembangkan dan menjadi kesadaran para pejabat di negeri ini.

Salam