Membaca berita soal pilkada DKI tidak ada habis-habisnya. Mau yang serius hingga candaan dan tidak ketinggalan yang sarkasme ala medsos tidak kurang. Masih lagi ditingkahi oleh perilaku politikus yang sejati, yang berpusat pada kursi dan kekuasaan dan alpa akan etis yang seharusnya tidak boleh demikian.
Sepakat bahwa politik itu seni mendapatkan kekuasaan namun bukan berarti bahwa kekuasaan itu didapat dengan cara-cara yang tidak pantas. Ada ranah yang patut menjadi batasan, sehingga tidak semau-maunya, jika demikian, apa bedanya dengan preman jalanan?
Salah satu yang menggelitik adalah ungkapan dari M. Taufik berikut ini:
Kesepakatan dari Koalisi Kekeluargaan, tambahnya, lebihsimpledibanding tiga partai pendukung Gubernur DKI JakartaBasuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Menurut Taufik, tiga partai pendukung Ahok rawan pecah karena berebut posisi wakil gubernur.
Pola pikir politikus yang satu ini, sederhana, naif, atau sudah tidak lagi tahu mau berbuat apa. sebagaimana pemberitaan Kompas.com di atas, ia menyatakan dengan sangat mudah, ia katakan simple saja. Karena suara mereka-mereka itu kecil dibandingkan PDI-P, maka kursi DKI-1 ada di PDI-P, ini pertama.
Kedua,apakah tujuh dibandingkan tiga itu lebih mudah yang tujuh hanya karena sudah ada gubernur di pihak sebelah? Ini menurut akal sehat dan waras saja, apakah kelima parpo lain itu hanya mau gratisan dan dompleng tanpa mengharapkan sesuatu. Sederhana di satu sisi melupakan kesulitan yang di depan mata.
Ketika pendukung Ahok dinilai rawan pecah, ketiga, yang hanya tiga saja rawan, menurut pola pikirnya lho, apalagi yang tujuh, dengan lima tanpa dapat “apa-apa” apa tidak malah darurat pecah atau berebut di kemudian hari? Apakah kalau PDI-P gubernur dan wakilnya Sandiaga sudah pasti yang lima rela hati dan ideologi?
Keempat, apakah tidak akan datang potensi keributan jika misalnya PDI-P mengusulkan X sedangkan parpol satu tidak suka, atau mau yang lain? Atau mau tidak Gerindra misalnya PDI-P meminta mengganti Sandiaga dengan tokoh lain meskipun juga kader Gerindra?
Sementara itu, posisi calon gubernur akan diserahkan kepada partai pemenang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Enam partai lainnya, kata Taufik, tengah menunggu keputusan PDI-P untuk jadi calon gubernur.
Pernyataan kedua, tidak kalah menariknya karena mirip bapak yang tidak punya uang membujuk anaknya untuk mendapatkan uang dari ibunya. Le mintakan uang ke ibumu sana kamu kan anak baik, nanti bapak belikan es krim.Lha dia saja minta uang ke istrinya kog menjanjikan anaknya es krim. Janji yang bersyarat dan sangat susah untuk bisa dipenuhi.
Sejarah pilpres ternyata dengan mudah dilupakan oleh M. Taufik namun tidak demikian dengan perilakunya selama ini. Apa artinya? Bagaimana galaunya (bukan dinamis kalau ini) peta politik di Jakarta. Ia tahu namun tidak mau tahu bahwa PDI-P masih punya pilihan lain, yang sudah dia ketahui sangat sulit, meskipun ada potensi di koalisi kekeluargaan ini. PDI-P masih bisa dukung Ahok, atau malah maju sendirian dengan calon keduanya milik sendiri. Kembali jika Taufik mikir simple,PDIP punya jalan yang jauh lebih simple.
