Setiap kali presiden mengundang makan siang di istana, pro kontra terjadi. Berbagai dalih yang logis hingga meringis datang. Soal kecil namun bisa menjadi besar dan luar biasa. Perselisihan berlebihan tanpa makna. Coba kita hitung, kalau makan per orang itu sejuta saja per orang untuk seratus orang, hanya seratus juta per makan siang. Tentu bukan jumlah besar dengan asumsi demikian, kecuali kalau menunya arwana goreng, sate perkutut, tidak akan semahal itu pokoknya.
Mirip-mirip dengan itu soal kereta cepat. Pembanding dengan coba untuk mengentaskan kemiskinan, dibuat ini itu, dan banyak lagi. Sepakat dan bisa dipahami keprihatinan tersebut, namun jangan lupa kalau banyak dana lepas yang tidak pernah dihujatkan.
Benar bahwa kereta cepat itu banyak membutuhkan dana, namun apakah lantas bisa dengan begitu saja dijadikan pembenar adalah kemiskinan dan keluarga yang perlu dientaskan dari keadaannya. Mengapa kita tidak membandingkan dana yang kata pak Bowo, bocor-bocor, itu. Yang konon 30% dana untuk apa saja itu ke mana-mana yang tidak jelas itu. Tentu jauh lebih banyak dana yang tidak jelas itu dari pada untuk kereta, yang jelas ada barangnya, kegunaannya, dan manfaatnya, apalagi belum sepenuhnya bisa dikatakan kerugian, sedang yang telah dicuri itu?
Coba kalau tidak ada maling dan kawan-kawannya yang ada di penjara, ini juga terlalu apa yang disampaikan, jumplah napi ada sekitar 178-an ribu, coba kalau makan saja antara Rp. 14.000,00, Rp. 34.000,00, dan ada yang Rp. 40.000,00, berdasar atas kasusnya beaya mereka makan sudah berapa saja, belum lagi air, listrik, pegawai, dan banyak lagi. Hal yang sangat naif kalau penjara tidak ada, sepanjang dunia ada, orang jahat ada, namun jelas saja ini besar anggarannya.
Korupsi, begitu banyak dan besar, dari seluruh provinsi dan daerah, dari desa hingga pusat dekat istana, dari pejabat tinggi sekelas ketua MK hingga kepala desa ada yang tersangkut korupsi. Coba kalau anggaran yang mereka buat bancaan itu separo saja dibagikan ke orang miskin? Jelas beda dengan kereta cepat bukan? Ada bangga dan monumen tidak korupsi ini? Belum lagi energi yang begitu besar mulai dari gonjang-ganjing revisi UU KPK, soal kasus demi kasus di tingkat penegak hukum dalam kaitan dengan korupsi alias maling ini. Coba separo saja dana yang dimaling, tentu lebih banyak dana untuk kegiatan pengentasan kemiskinan.
Beaya deradikalisasi. Berapa saja anggaran yang demikian besar coba. Untuk kegiatan yang sepertinya sia-sia karena masih banyaknya yang pro dan anggaran yang maish bocor itu. Memang sudah sepenuhnya efektif, tepat guna, dan bermanfaat atau malah jangan-jangan dana dari negara untuk merusak negara? Ini bisa terjadi karena penegakan hukum masih sangat memprihatinkan.
Gaji DPR/DPRD, PNS malas dan malah membebani negara. Coba berapa saja aparat yang benar-benar bekerja demi bangsa dan negara. Contoh konkret maaf yang dilakukan Gayus dan kawan-kawan kemarin. Gaji besar namun masih saja maling dan kong kalikong dengan pengusaha demi keuntungan mereka dan merugikan negara. Separo saja PNS kerja dengan baik, negara ini tentu jauh lebih bagus.
Benar dan sepakat kalau kritik itu harus dan wajib malah, namun bukan berarti apapun perlu dikritisi dan dikritik, sedangkan masih banyak hal yang jauh lebih buruk tidak pernah dibahas atau diungkapkan.
Hanya makan siang saja heboh dan menjadi pembicaraan katanya pemborosan uang negara, bandingkan uang pengharum ruangan, sedangkan yang hadir sidang saja tidak ada. Lebih tidak efektif mana? Makan siang sekali sedangkan pengharum ruangan itu rutin dan ramai kalau membicarakan uang?
Korupsi alias maling demikian masif, kinerja dewan dan aparat negara masih rendah, namun menyatakan dana pembangunan sebagai sarana “pemborosan” tentu perlu dikaji lagi. Lebih banyak dana sia-sia dan bocor yang bisa dikelola.
