50 Tahun Supersemar, Fahri Penerima Supersemar Edisi 2016
Setengah abad lalu Bung Karno mengeluarkan SUPERSEMAR untuk memberikan legitimasi Pak Harto untuk melakukan beberapa hal. Soal pembubaran PKI, penurunan harga, dan menjaga ketertiban. Lima puluh tahun lampau surat yang sama menyasar Pak Fahri Hamzah. Surat yang sama untuk menurunkan Pak Hamzah dari kursi wakil ketua dewan, membubarkan PKS (eh salah), membubarkan pendukung pembubaran KPK, dan menjaga wibawa PKS dan dewan yang diacak-acak oleh polah PakFahri.
Anggota Dewan, sedikit bloon, mendukung pelemahan dengan revisi UU KPK, dan ngotot pembangunan fasilitas fantastis gedung dewan, melahirkan supersemar ala PKS. Pak Hamzah telah dinasihati soal visi misi PKS “baru” di bawah Pak Sohibul, dan telah disepakati untuk mengubah gaya komunikasinya tersebut. Nyatanya tidak ada perubahan signifikan, akhirnya dipecatlah dari kader, bukan hanya dari kursi pimpinan dewan, beda dengan sang ketua, rekan trio paling keren selama ini.
Beda PKS dengan Golkar. Pak Fahri baru diberi sangsi pelanggaran ringan, alias kartu kuning kalau bola, beda dengan Pak Ketua yang telah diberi teguran keras, sebelum kartu merah melayang. Masih melenggang jadi ketua fraksi, bahkan berencana maju menjadi orang nomor satu di Golkar. Luar biasa pimpinan trio dewan ini, kuat, licin, liat, dan licik ternyata. Sidang dirinya pun masih ada di dalam kendalinya sendiri, hakimnya seturut kehendaknya, sidangnya manut dia, mau seperti apa, dan bahkan hukumannya pun dia tentukan sendiri.
Mau coba-coba mirip senior dan mentornya mungkin Pak Hamzah, eh ternyata langsung gugur tak berbekas. Dipecat dari kader ini bukan soal kecil lho, karena perjuangannya selama ini habis sudah. Apakah akan pindah ke Golkar karena “jasa”-nya membela sang ketua kemarin? Atau mau membentuk PKS-P, atau membuat kembali PK lamanya? Bisa dilihat beberapa waktu ke depan.
Trio itu telah tercerai berai, tinggal satu, tentu suaranya tidak akan selantang dan senyaring biasanya. Implikasi luar biasa dengan keluarnya SUPERSEMAR 2016 ini. trio pimpinan dewan yang banyak dagelan satu demi satu terpangkas, dan meninggalkan solois yang kelihatannya makin redup, diperparah partai yang dibanggakan seolah suci seperti terbitan surga eh malah ada malingnya, tertangkap tangan lagi, tidak bisa mengelak, mau ngeles apa lagi kalau tangkap tangan? Dewan bisa diharapkan lebih baik dan lebih sinergi dengan pemerintah ke depannya. Bukan berarti bahwa dewan akan tukang stempel seperti era dulu, namun tidak car-cari alasan untuk menjegal ide pemerintah.
Apakah ada nada menempel ke kekuasaan? Kecurigaan ini ada dasarnya, beberapa hari lalu presiden menyatakan kalau menteri yang tidak bisa kerja ya diganti. Signal yang bisa apapun artinya ini, tentu bagi parpol diterjemahkan akan ada penggantian personel. Kesempatan emas, siapa tahu, presiden mau melirik, setelah orang yang paling sadis berkomentar ke presiden itu di-SUPERSEMAR. Mengatakan sinting, bodoh, dan nada-nada miring saja kepada pemerintah dan pribadi presiden. PKS tentu tidak mau kehilangan kesempatan ikut dalam gerbong pemerintahan yang menjanjikan ini. model NICa pun tidak masalah, usai menghujat tidak terkira kala pilpres lalu. PKS baru sebagai jargon sah-sah saja.
Perhatian tentu untuk pemerintah dan lingkarannya. Ingat tidak perlu pelihara ular kalau sudah mapan. Lebih banyak ruginya daripada untungnya. Selain tidak adil bagi yang telah bekerja keras, sangat tidak pantas dan elok lah model bagi-bagi kursi yang tidak akan membawa perbaikan lebih jauh lagi. Main dua kaki seperti era Pak Beye perlu diingat, jangan pernah mudah percaya dengan model dan karakter demikian, sistem yang berjalan, meskipun ganti pimpinan, sikap waspada tentu saja perlu dikedepankan.
Apakah pantas masuk pemerintahan?
Hemat saya sama sekali tidak. Pertama, parpol lebih membuat gaduh daripada prestasi. Biarkan seperti ini saja. Ada dua persoalan baru yang tidak perlu. Soal parpol mana yang rela “jatahnya” dikurangi? Atau profesional mana yang pantas diberikan ke kader parpol? Merugikan.
Kedua, kader PKS biarkan saja di dewan, lebih baik di sana dan harus tahu dan merasakan kalah berarti tidak ikut dalam pesta. Hal ini menjadi pembelajaran, bukan balik kanan dengan semena-mena, peringatan juga untuk Golkar, PAN, dan Demokrat. Sudah berkompetisi dengan buruk, eh mau balik kanan ketika kalah, tentu tidak elegan.
