Antara Harapan dan Fakta Program Keluarga Harapan

Sebagai negara berkembang, tentunya salah satu masalah di Indonesia adalah kemiskinan. Lebih parahnya lagi, bukan hanya pedesaan yang menyumbang kemiskinan, tetapi warga kota pun turut menyumbang kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh tingginya urbanisasi. 

World Bank atau lebih dikenal dengan Bank Dunia mengeluarkan data pada tahun 2017 bahwa, Indonesia turut menyumbangkan warga miskin kota terbesar bersama Tiongkok dan Filipina dalam kawasan Asia Timur dan Pasifik. Tetapi Indonesia juga harus berbangga karena, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemisikinan Indonesia turun 9,82 % di tahun 2018. 

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik, Suhariyanto  dalam jumpa pers di kantornya. Setelah itu, ibu Menteri Keuangan, Sri Mulyani kembali mempertegas lagi saat ia berbicara pada wartawan yang dikutip dari Kompas, 17 Juli 2018.

'For the first time in the history of Indonesia,  tingkat kemiskinan dibawah 10 % ' kata mantan pejabat Bank Dunia itu. Bagaimana tidak, jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2018 berjumlah 25,95 juta jiwa semakin sedikit dibanding dari jumlah warga miskin Indonesia pada September 2017, yakni 26.58 juta jiwa.

Berdasarkan data di atas, sangat jelas bahwa Pemerintah Indonesia selalu berusaha untuk mensejaherakan kehidupan rakyat Indonesia. Hal tersebut telah dituangkan ke dalam UUD 1945 yang telah menjadi tujuan bangsa Indonesia. Begitu banyak program yang telah dijalankan atau yang baru berbentuk wacana, dan belum dapat diimplementasikan. 

Salah satu program pemerintah yang disambut baik oleh rakyat Indonesia adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program PKH adalah program untuk memutuskan rantai kemiskinan di bumi Indonesia ini. Sehingga generasi selanjutnya dapat terlepas dari rantai kemisikinan, memiliki tubuh yang sehat dan berpendidikan.  

Program yang dicanangkan pada tahun 2006 oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional ( BAPPENAS) yang bekerja sama dengan Bank Dunia. Kemudian pada Agustus 2007, Menteri Sosial RI meresmikan PKH di kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan hanya di peruntukan untuk beberapa daerah, yakni DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat  Dibalik kesuksesan program PKH yang telah terbukti mengurangi kemiskinan di Indonesia sebanyak 9.82%. Banyak juga masyarakat yang tidak memanfaatkan manfaat dari program ini dengan baik. 

Bagi para fakir miskin tentunya sangat membantu kehidupan mereka, tetapi dilain sisi dalam  proses penerimaan program ini tidaklah merata, terutama di NTT, penerima program PHK seharusnya harus mendapat raskin atau rastra, dan sejumlah bantuan lainnya, seperti jaminan kesehatan, pendidikan bahkan bantuan rumah seperti yang tercantum dalam Pedoman Umum BSM Kemendikbud dan Kemenag. Tetapi kenyataannya beberapa bantuan yang tidak di berikan karena alasan sudah mendapat PKH.

Dengan mendapat bantuan secara keseluruhan, diharapkan dalam jangka waktu 6 tahun keluarga tersebut sudah menjadi keluarga yang mandiri secara ekonomi. Namun dalam implementasinya, banyak juga warga miskin yang tidak mendapat hak yang seutuhnya. Selain itu, beberapa para penerima PKH tidak melakukan kewajibannya sebagai penerima bantuan, seperti memanfaatkan uang tersebut sesuai kebutuhan mereka dan keinginan mereka. 

Kebanyakan masyarakat belum bisa membedakan kebutuhan dan keinginan, sehingga mereka memanfaatkan bantuan tersebut tidak efektif. Akibatnya program yang di jalankan tidak berjalan dengan baik bahkan hampir-hampir tidak berhasil. Akan lebih baik, jika pemerintah Indonesia tidak hanya memberikan  bantuan uang secara tunai tetapi juga memberikan pelatihan yang bisa menambah pengetahuan masyarakat agar dapat rantai kemiskinan dari bekal pengetahuan yang dimiliki. 

Karena, keberhasilan program pemerintah tergantung pada pemenuhan kewajiban para penerima program yang dilakukan dengan tulus hati dan bertanggung jawab. Begitu juga dengan para pemangku jabatan, sekaligus para pelayan rakyat harus dapat bekerja dengan jujur dan bertanggungjawab.