Mohon tunggu...
Roland Duting
Roland Duting Mohon Tunggu... Ilustrator - Penulis

"In Malum Veritas"

Selanjutnya

Tutup

Politik

Orkes Politik Papua

30 Oktober 2022   13:42 Diperbarui: 30 Oktober 2022   15:08 101
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Artikulasi politik demokrasi di Papua cukup memprihatinkan. Politik mengalami perubahan nilai, terdegradasi menuju iklim hedonistik yang mengerikan. Pada konteks kultural, fenomena ini merubah fungsi politik dari yang sebelumnya sebagai instrumen organisasi budaya berubah menjadi sarana eksploitasi atas nama budaya.

Problematika ini tentu menggunjang peradaban masyarakat Papua. Politik seolah menjadi antitesis bagi konsep pembangungan ideal yang diharapkan oleh masyarakat Papua. Hingga pada gilirannya politik tidak lebih dari sekedar diskursus hegemonik yang membangkitkan delusi dan angan-angan semu masyarakat Papua.

Isu gratifikasi yang melibatkan Gubernur Provinsi Papua jadi salah satu indikator betapa politik demokrasi Papua megalami kemerosotan nilai. Indikator tersebut bahkan menyiratkan bahwa entitas dan identitas asli Gubernur Papua bukanlah penjamin terciptanya ruang demokrasi yang sehat dan adil.

Salam Demokrasi!

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun