Sekarang banyak pengamat (atau mungkin orang yang tidak suka dengan Parpol) menulis, memberikan kajian dan analisa termasuk selalu mengoreksi keberadaan Partai Politik saat ini. Bahkan paling ekstrim menganggap bahwa di Indonesia tidak perlu ada Parpol. Masa iya negara Demokrasi seperti Indonesia tidak perlu ada Parpol hanya karena melihat sepak terjang parpol selama ini tidak elok di mata mereka?
Jika paham (bukan karena under estimate), dalam negara demokrasi parpol merupakan suprastruktur dan infrastruktur bernegara sehingga tentunya keberaadan Parpol tidak harus disoal. Kecuali Indonesia murni negara monarki dimana Raja adalah 'Kaidah Dasar'nya. Dengan sistem pemerintahan yang ada sekarang sudah jelas bahwa bangsa ini menganut sistem Trias Politika dalam menjalankan konsep-konsep kepemerintahan dan parpol berada didalamnya.
Jika parpol menjalankan praktek-praktek politik yang tidak berkenan, itu bukan semata-mata kesalahan parpol, tapi sistemnya membuka peluang terjadi demikian lewat oarang-orang parpol itu sendiri. Ingat, orang parpol dan petugas-petugasnya bahkan para penghuninya bukan seorang yang serba sempurna seperti Malaikat yang dapat melakukan sesuatu 'berkenan untuk semua'. Di dalam tubuh parpol pun sering ada friksi, klik dan kepentingan-kepentingan yang berbeda antar personal kendati mereka harus tunduk pada palttform yang sama serta aturan-aturan yang ada dilingkungan internal.
Kalau parpol sering dituding hanya memeras calon (calon Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota) itu karena parpol dinegara berkembang seperti Indonesia masih sangat membutuhkan topangan dana dari para kadernya dalam rangka menjalankan mesin politik partai. Parpol di Indonesia memang sepenuhnya belum sebagai parpol modern yang mampu membiayai eksistensi partainya, apalagi harus menggaji para pengurus strukturalnya. Kita memang masih pada tataran partai tradisional/partai massa dimana para pengurus dan juga kader-kadernya selalu berada pada posisi sebagai "petugas partai", sehingga kerja-kerja politiknya masih dalam bentuk 'pengabdian' (di partai). Artinya, sebagai petugas partai mereka mengabdi dan partai tidak dijadikan sebagai lahan pencaharian.
Makanya kalau partai masih mencari donatur kepada anggotanya aplagi kepada calon pejabat eksekutif yang diusung/diperjuangkan oleh partai tersebut, memang masih begitu lakonannya, apalagi bicara parpol yang belum mapan dari sisi finalsial. Bahkan kenyataan skarang justru semakin banyak para donatur/calon mendekati Parpol dengan harapan mendapat 'perlindungan' atau bisa dicalonkan dalam jabatan eksekutif.
Nah dari fenomena ini, siapa yang harus disalahkan? dan apakah juga parpol tidak diperlukan lagi di negara ini dengan sistem yang ada?
Memang bagi parpol bisa bicara, bahwa mereka sudah mantap dalam segala hal baik organisasi, kader/anggotanya, program-programnya dll, tapi soal mantap sumberdaya dana rasanya belum, Â termasuk parpol besar sekalipun. Makanya dukungan dana bagi parpol potensial datang dari dalam (kader dan anggota) juga dari pihak luar. sampai saat inipun, parpol masih disupport pemerintah lewat 'dana parpol' karena memang kondisinya masih sangat membutuhkannya.
Jadi apa yang salah dengan Parpol direpublik ini jika melihat kondisi yang ada? Ataukah ini karena semakin kuat fenomena jalur independen dalam setiap ajang pilkada sehingga ada kejenuhan jika bicara soal parpol? Kalau dasarnya ini, maka bisa dipastikan bahwa para pengamat dan pakar yang menyoal parpol justru tidak mampu berpikir cerdas sehingga mengabaikan sistem negara kita yang mengharuskan adanya parpol.
Simpulannya adalah, parpol masih sangat dibutuhkan dalam konsep kepemerintahan di republik ini, sehingga kalau kisruh bangsa selalu dianggap karena parpol, maka itu pandangan yang sangat keliru karena hanya menyoal 'akibat' bukan melihat 'sebab'nya. Oleh sebab itu, masalah yang kita hadapi dalam pemerintahan sehubungan parpol ini masih pada persoalan "Man and System", bukan karena institusi parpol.///pas.
