Mohon tunggu...
Patrick Valdano Sarwom
Patrick Valdano Sarwom Mohon Tunggu... Penulis - Mahasiswa ilmu komunikasi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Menulis, Membaca serta mengembangkan intelektual

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

Sorong Ibu Kota Provinsi Termuda Menghadapi Gejolak Politik pada PILKADA 2024

2 November 2024   00:42 Diperbarui: 2 November 2024   00:42 264
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ruang Kelas. Sumber Ilustrasi: PAXELS

Menimbulkan Polemik

Pada beberapa waktu lalu tepatnya tanggal 15 September 2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya memberikan pengumuman hasil verifikasi administrasi bakal calon gubernur dan wakil gubernur provinsi papua barat daya. Berikut nama-nama bakal calon gubernur yang lolos administrasi menurut KPU provinsi papua barat daya: 1. Elisa Kambu -- Ahmad Nausrau, 2.  Abdul Faris Umlati -- Petrus Kasihiuw, 3.  Gabriel Asem -- Lukman Wugaje, 4. Bernard Sagrim -- Sirajudin Bauw, 5.Yoppie Onesimus -- Ibrahim Wugaje (Melanesiatimes.com, 2024)

Dari hasil verifikasi administrasi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang dikeluarkan dari KPU menimbulkan beberapa polemik yang terjadi, karena salah satu calon tidak memenuhi syarat dari MRP Papua Barat Daya namun dapat diloloskan oleh KPU Papua Barat Daya. 

Permasalahan ini menjadi suatu ketimpangan yang akan dialami oleh masyarakat asli Papua karena haknya sebagai orang asli Papua belum terpenuhi secara superlatif atau secara baik. Kalau kita melihat dengan adanya lembaga MRP ini untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga harus dihormati legalitasnya serta harus dilaksanakan hasil keputusan tersebut karena MRP adalah lembaga yang mempunyai standing position atau kedudukan yang tegak untuk memberikan keputusan hak orang asli Papua.  

Dalam pandangan masyarakat, seorang calon kepala daerah akan memberikan perubahan bagi daerahnya dan membahwa aspirasinya. Namun dilihat dari kacamata masyarakat yang turun ke jalan melakukan demostari bahwa dalam hal ini seorang calon pemimpin daerah saja sudah ada ketimpangan maka bagaimana semisalnya ia menjadi seorang pemimpin yang akan menentukan alur masa depan masyarakat dan daerah ini. 

Apakah roda pemerintahan tersebut akan berjalan dengan optimal? belum tentu. Mengapa?, karena ada pepatah mengatakan: "Ikan busuk itu dari kepala bukan dari ekor", daerah yang rusak bukan salahnya rakyat melainkan karena pemimpinnya yang tidak menjalankan tugas dengan baik. Apa lagi tidak mempunyai jiwa berintergritas dan moralitas yang tinggi untuk memimpin dengan benar, hal hasil menggunakan cara-cara yang salah. 

Dari hal tersebut akan menimbulkan berbagai dinamika dalam kehidupan masyarakat, terutama dinamika politik yang dialami oleh masyarakat, dinamika politik sangatlah potensial terjadi. Dilain sisi ada baiknya sebab kalau sebuah bangsa atau daerah mengalami dinamika politik berarti daerah tersebut sedang hidup, tetapi kalau tidak berjalan dengan baik atau tidak dikelola dengan ideal maka akan menimbulkan gejolak politik yang berimbas ke semua sisi kehidupan masyarakat. 

Ibarat sel dalam tubuh makhluk hidup kalau sel yang di dalam makhluk hidup tidak bergerak berarti tubuh tersebut sedang mengalami kematian secara perlahan, begitu juga kalau daerah tidak mengalami pergerakan politik yang optimal maka daerah tersebut akan perahan mengalami kematian. 

Di lain sisi sebagian masyarakat tidak percaya lagi kepada pemimpin pusat maupun daerah karena berbagai persoalan yang dialami oleh pemimpin di daerah yang dikotrol oleh pemerintah pusat, sehingga hak orang asli Papua yang harus terpenuhi di daerah malahan masih dikotrol kewenangannya. 

Dari hal-hal inilah yang melahirkan pemimpin yang tunduk pada pusat namun tidak memperhatikan masyarakat asli Papua. Pemimpin-pemimpin tersebutlah akan melahiran penyakit dalam birokrasi mulai dari korupsi, kolusi, dan nepotisme membuat kepercayaan masyarakat secara perlahan mulai mengalami penurunan. 

Kadang juga sebagian orang mengatakan politik itu kotor dan perkataan tersebut merujuk kepada instansi pemerintahan, karena melihat sebagian oknum bermain dengan elit yang ada di pusat untuk memenuhi kepentingannya di daerah. Padahal setiap dekade pemerintah ingin untuk mengembangkan yang namanya Good Government (Pemerintahan yang baik) dalam setiap organisasi perangkat daerah (OPD)  pemerintahan namun tanpa pemimpin yang menjalankan roda pemerintahan di daerah dengan optimal maka sistem sebagus apapun tidak akan terwujud. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun