Aburizal Bakrie (ARB) adalah seorang pengusaha sukses yang juga sukses masuk ke Pemerintahan dan dunia politik. Jejak pengalaman ARB ini tidak dapat dikatakan biasa saja, justru bisa dikatakan luar biasa. Salah satu yang luput dari pengetahuan kita adalah saat ARB menjadi Menteri, ternyata banyak kebijakan yang menguntungkan rakyat dan bangsa.
Dimulai pada Oktober 2004, ARB dilantik sebagai Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) dalam kabinet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Jusuf Kalla (JK). Sejak diberikan tanggung jawab dan kepercayaan ini, ARB memulai langkah yang serius dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, dengan terlebih dahulu menyelenggarakan Infrastructure Summit pada awal 2005. Selain itu, ARB juga memotori renegosiasi berbagai kasus besar yang sudah bertahun-tahun menggantung dan merugikan citra Indonesia di kalangan investor dunia. Salah satunya renegosiasi Blok Cepu, antara Exxon dan PT Pertamina.
Dalam renegosiasi ini, ARB melakukannya dengan niat dan sungguh-sungguh. Bahkan terkadang dengan memimpin sendiri tim kecil bentukan pemerintah pusat ke Houston, kantor pusat Exxon, dan bertemu langsung dengan Rex Tillerson, (CEO Exxon). Tempat negosiasi sering berpindah, kadang di Jakarta, kadang di Houston, tetapi pernah juga di New York City dan Washington DC.
Akhirnya, usai 15 tahun terkatung-katung, dan setelah 6 bulan negosiasi yang menguras tenaga dan pemikiran, terkadang dengan ancaman deadlock, kasus yang mengganggu ini dapat diselesaikan dengan baik, dengan keuntungan besar bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta PT Pertamina. Lewat formula bagi hasil yang berjenjang, proporsi bagi Exxon berkurang drastis, dari 20 persen menjadi tinggal 6,7 persen pada harga minyak dunia saat ini (2012). Exxon bersedia menerima pengurangan bagi hasil tersebut, tetapi sebagai gantinya, Exxon mendapatkan kepastian hukum dan kejelasan sikap yang sangat dibutuhkannya dalam melakukan investasi di Indonesia.
Dalam perhitungan kasar, Indonesia akan mendapat tambahan penghasilan Rp25 triliun per tahun selama sepuluh tahun pertama dari beroperasinya Blok Cepu, belum terhitung dana langsung yang diperoleh PT Pertamina sebagai cash bonus dari sukses negosiasi ini.
Itulah sebuah prestasi tersendiri bagi ARB yang jarang dimengerti dan diketahui oleh publik, barangkali karena aspek teknis yang cukup rumit, dalam renegosiasi tersebut. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, formula bagi hasil secara berjenjang diperkenalkan dalam dunia pengelolaan minyak dan gas. Namun, yang lebih penting lagi, itulah pula pertama kalinya sebuah renegosiasi berhasil dilakukan dengan baik, diterima kedua pihak, serta hasil akhirnya sangat menguntungkan Indonesia. Sampai saat ini, isu renegosiasi berbagai kontrak dalam dunia energi dan mineral di Indonesia terus disuarakan oleh berbagai pihak, tetapi belum satu pun yang bisa atau berhasil dilakukan, tidak seperti saat ARB yang lihai melakukan negosiasi.
Usai setahun menjabat Menko Perekonomian, ARB dialihkan tugas menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra).Dalam posisi barunya, ARB harus menghadapi berbagai persoalan sosial, yang baginya adalah pengalaman baru sama sekali. Beberapa hari setelah dilantik sebagai Menko Kesra, kelaparan massal yang menyedihkan merebak di Yahukimo, salah satu daerah paling ekstrem dan paling terisolasi di tengah-tengah pegunungan Jayawijaya, Provinsi Papua. Sebagian wilayah Yahukimo berada di ketinggian lebih dari 4000 meter di atas permukaan laut.
ARB bergerak cepat, membentuk Tim Interdep, dan segera memulai operasi terpadu di wilayah yang sulit tersebut, bukan hanya dengan mengirimkan bahan pangan, tetapi juga puluhan dokter, ratusan penyuluh pertanian, insinyur sipil, alat komunikasi radio dengan energi matahari, alat pertanian, hingga kuda tunggangan. Selama 7 bulan, ARB tidak hanya diam menunggu laporan di Jakarta. Dengan helikopter dan pesawat kecil, mendarat di tepi-tepi jurang dan tebing yang terjal, kadang dalam cuaca yang tidak bersahabat, ARB terjun langsung untuk melihat kondisi dan kegiatan di lapangan. Terkadang, ia harus berjalan kaki beberapa kilometer, untuk meninjau sebuah peralatan baru mikrohidro yang dipasang oleh Tim Interdep di hulu sungai dan di tengah hutan lebat.
Setelah tugas Tim Interdep selesai, ARB memperluas kebijakan sosial di pegunungan Jayawijaya dengan proyek pembangunan rumah rakyat, listrik untuk desa, dan bantuan sosial lainnya. Salah satu dampak positif dari semua pendekatan kesejahteraan ini muncul secara tak terduga: dalam periode ini tidak sekali pun terjadi kerusuhan, konflik, atau penembakan. Malah, satu per satu kelompok OPM (Organisasi Papua Merdeka) turun gunung dan menyerahkan senjata mereka langsung ke ARB, sebagai simbolisasi kembalinya mereka ke pangkuan Ibu Pertiwi. Puncak dari semua ini adalah kembalinya Nicholas Youwe secara sukarela setelah mengasingkan diri bertahun-tahun di Belanda. Dengan difasilitasi ARB sebagai Menko Kesra, tokoh paling senior yang masih hidup dari gerakan OPM ini, pencipta bendera bintang kejora, memutuskan kembali tinggal di tanah kelahirannya dan menerima kedaulatan Indonesia.
Masalah Papua hanyalah salah satu dari banyak persoalan lainnya yang harus ditangani ARB sebagai Menko Kesra. Kemiskian, wabah penyakit, banjir, kebakaran hutan, hingga kekeringan. Ia melihat dan merasakan sendiri denyut kehidupan rakyat di berbagai pelosok Indonesia. Semua adalah pengalaman yang sangat berarti dan mengubah jalan hidup ARB.
Karena semua pengalaman itu, ARB berusaha mendorong agar pemerintah memberi ruang bagi kebijakan sosial ekonomi yang langsung terasa dalam kehidupan rakyat di unit pemerintahan terkecil, seperti desa dan kecamatan. Karena itu, salah satu kebanggaan ARB sebagai Menko Kesra adalah lahirnya kebijakan KUR (Kredit Usaha Rakyat) serta pengembangan PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat). Program semacam ini langsung menyentuh perbaikan nasib rakyat, lewat tangan dan usaha mereka sendiri, dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berperan sebagai rekan dan pembimbing.
