AUKUS, Pakta Pertahanan atau Pakta Keamanan?

Berangkat dari banyak persoalan politik luar negeri yang terjadi saat ini, Indonesia dengan politik bebas aktif masih terus menjalankan hubungan diplomasi yang baik dengan banyak negara tak terkecuali China dan AS. Meski saat ini terjadi eskalasi konflik yang makin menegang diantara kedua negara. Memanasnya konflik ini adalah reaksi dari kebijakan dan kejutan yang tak tertebak yaitu Pakta AUKUS. 

Belum reda rasa khawatir nelayan di Kepulauan Natuna akibat kapal perang dan kapal yang alih-alih melakukan penelitian di zona abu-abu antara ZEE dan Nine Dash Line. Rupanya China semakin menjadi-jadi ingin menunjukkan pada dunia tentang Nine Dash Line. 

Pengakuan atas Nine Dash Line ditunjukkan dengan cara halus/soft diplomacy. Indonesia memiliki kedaulatan laut dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). 

China juga merasa memiliki kedaulatan laut dengan Nine Dash Line. Terlebih pasukan TNI yang dikerahkan di Kepulauan Natuna, bukan hanya bertugas menjaga kedaulatan, melainkan juga untuk menegakkan hukum jika terjadi pelanggaran batas teritorial suatu negara. 

Secara sederhana cara China menunjukkan kedaulatannya dengan bahasa, "kami tidak perlu kapal perang ditempatkan di Laut China Selatan, hanya kapal penelitian saja untuk menunjukkan keberadaan Nine Dash Line pada seluruh dunia". Saya pribadi selaku Warga Negara Indonesia merasa tidak nyaman dengan cara-cara China menunjukkan kekuasaannya. 

Apalagi banyak nelayan yang mencari penghidupan di Laut pun merasakan kegelisahan terhadap hal ini. Atas dasar hal ini terhadap keberadaan AUKUS yang diresmikan tanggal 15 September 2021, seharusnya Indonesia dapat menunjukkan keberpihakannya kepada AUKUS. Apalagi berbicara masalah keamanan negara, didalamnya bukan hanya ada keamanan kolektif saja. 

Tetapi kompleks pada keamanan nasional, keamanan internasional, keamanan global dan keamanan insani. Aspek yang paling diperhatikan secara detail adalah menyangkut keamanan insani. 

Apalagi daerah perbatasan yang memiliki keterbatasan jangkau dari pusat negara. Isu keamanan global ini akan menyentuh pada ranah keamanan insani yang didalamnya terdapat aspek kemanusiaan, isu kesejahteraan, Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, kemiskinan, penghidupan warga negara yang berada di perbatasan utamanya saat ini. 

Pada perspektif lainnya, berdasarkan NPT atau Non-Proliferasi Treaty, aliansi negara AUKUS telah melanggar perjanjian tersebut. Sikap ini sangat keterlaluan dan membuat geram banyak pihak. 

Pihak-pihak yang merasa dirugikan secara global adalah kawasan IndoPasifik yang mengharapkan perdamaian dunia. Jangankan senjata nuklir, masih ingat dengan kejadian WTC di AS?