Penentuan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada 2017 nanti sudah semakin dekat. Tidak sampai satu bulan lamanya kita akan mengetahui siapa saja yang akan bertarung dalam pilkada nanti. Salah satu nama yang sudah dipastikan maju dalam Pilkada DKI nanti adalah calon gubernur petahana yaitu Ahok. Walaupun kepastian majunya ahok masih dalam posisi yang cukup genting.
Ahok pada awal mencoba keluar dari jalur partai politik dengan menggalang dukungan melalui Teman Ahok. Partai politik bagi Ahok hanya akan menjadi sumber masalah karena adanya deal-dealan politik. Sehingga ketika dia menang dan akan membuat kebijakan, maka partai pasti akan mengintervensi dan ia tidak bisa bebas membuat kebijakan nantinya. Oleh karena itu Ahok memutuskan maju ke Pilkada DKI Jakarta tanpa partai politik melalui jalur independen dengan dukungan Teman Ahok.
Padahal fungsi partai politik nantinya adalah sebagai pengontrol terhadap kebijakan yang dibuat oleh gubernur terpilih. Coba bayangkan ketika ada gubernur yang bebas membuat kebijakan tanpa ada intervensi partai, maka gubernur itu akan menjadi gubernur yang diktator dan bisa berbuat sesukanya. Makanya negara kita ini menganut sistem pembagian kekuasaan dimana antar pemegang kekuasaan bisa saling melakukan check and balance. Hal ini dilakukan agar setiap kekuasaan itu kembali tujuannya pada visi kemerdekaan Indonesia. Sehingga bisa dikatakan dengan maju melalui jalur independen Ahok ingin bebas dari kontrol partai politik.
Namun sangat disayangkan Teman Ahok akhirnya masuk angin dan tumbang di tengah jalan. Pengumpulan KTP yang katanya sudah sampai 1 juta KTP tidak diajukan untuk mendaftar ke KPUD DKI Jakarta. Jika mau jujur, kalau benar Teman Ahok sudah mengumpulkan 1 Juta KTP, maka sudah dipastikanlah si Ahok bakal maju melalu jalur independen. Sayangnya Teman Ahok tidak daftar yang artinya KTP yang katanya sudah terkumpul 1 juta banyaknya hanya Imajinasi belaka. Mungkin Teman Ahok harus banyak-banyak cuci muka dan minum air agar tetap waras. Posisi ini membuat Ahok goyah karena belum mendapatkan kepastian bakal maju ke Pilkada DKI 2017.
Ujung-ujungnya Ahok pun mencari dukungan partai politik. Ada tiga partai politik yang mendukung Ahok tanpa syarat katanya, yaitu Partai Golkar, Partai Hanura dan partai Nasdem. Dukungan tanpa syarat ini juga bisa diartikan keluar dari dukungan sesuka-sukanya, karena tidak ada kontrak politik yang jelas. Sehingga posisi ini membuat Ahok menjadi sulit. Jika salah satu dari ketiga partai ini mundur tiba-tiba dari dukungan, maka Ahok dipastikan tidak bisa ikut bertanding dalam Pilkada DKI 2017 nanti. Ahok tersandera dan membuatnya bekerja lebih keras untuk mencari dukungan yang lebih aman.
Dari partai politik yang ada, hanya PDI-P yang masih belum menentukan posisinya. Dalam satu kondisi PDI-P ikut bergabung dalam Koalisi Kekeluargaan. Namun di sisi lain Ahok sangat percaya diri mendapatkan dukungan dari Bu Mega yang merupakan pawangnya PDI-P. Kondisi seperti ini semakin membuat Ahok tidak jelas apakah bakal maju atau tidak. Jika PDI-P tidak mendukung, lalu di tengah jalan salah satu dari 3 partai pendukung mundur, maka tamatlah Ahok.
Beda Ahok beda juga Saefullah. Saefullah merupakan Sekretaris Daerah Jakarta saat ini. Namanya saat ini sedang digadang-gadang menjadi cawagub Sandiaga Uno untuk maju dalam Pilkada DKI 2017. Posisi Sandiaga sendiri sudah aman, mengingat partai Gerindra, PKS dan PKB sudah pasti mendukungnya dan dukungan partai ini sudah cukup serta sudah dideklarasikan.
Saefullah tidak merasa terbebani dengan posisinya saat ini. jika ia terpilih menjadi cawagub Sandiaga Uno, maka ia akan melepaskan posisi sekdanya dan maju dalam pilkada dki 2017. Jikapun dia tidak terpilih dan tidak jadi maju dalam pilkada dki, maka ia akan menjalani jabatannya sebagai sekda hingga beberapa tahun ke depan. Posisinya aman dan tidak tersandera seperti gubernur sekarang, yang mau tidak mau sudah ngebet untuk maju akibat terlalu percaya dirinya dia dalam Pilkada DKI 2017.
