"Saya bisa menerima kenaikan premi, tetapi itu harus wajar. Mudah-mudahan tidak dua kali lipat dari tarif saat ini," katanya.
JKN telah membayarkan klaim sebesar 158,8 triliun rupiah pada tahun 2023, yang mencakup lebih dari 600 juta kasus medis. Sekitar seperlima dari klaim tersebut adalah untuk penyakit berat atau jangka panjang seperti kanker atau stroke, yang telah melonjak dalam beberapa tahun terakhir, menurut lembaga tersebut. Jumlah klaim untuk segmen ini tumbuh dari 20,3 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 34,8 triliun rupiah pada tahun 2023.
Kunjungan rumah sakit harian yang ditanggung oleh JKN juga meningkat, dari 252.000 pada tahun 2014 menjadi 1,7 juta pada tahun 2023, karena semakin banyak orang yang bergabung dengan skema tersebut.
Indonesia memperkenalkan skema asuransi kesehatan nasionalnya pada tahun 2014.
Juru bicara BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah mengatakan kenaikan iuran merupakan salah satu opsi yang dipertimbangkan. Solusi lain yang mungkin untuk mengatasi masalah defisit adalah suntikan dana dari pemerintah dan penyesuaian manfaat yang diterima berdasarkan skema tersebut.
"Sejak 2020 hingga 2024, iuran tidak pernah naik," ujarnya. Penyesuaian terakhir terjadi pada 2020, saat BPJS Kesehatan menaikkan iuran bulanan dari Rp 25.500 hingga Rp 59.500 menjadi Rp 35.000 hingga Rp 150.000.
Penjual makanan ringan Herni Novaliasari, 44, mengatakan ia dapat membayar premi tambahan sebesar 50.000 rupiah per bulan di atas premi yang sudah dibayarkannya sebesar 150.000 rupiah, tetapi tidak lebih dari itu. Putrinya, Afifah, 25, yang menderita gagal ginjal, telah menjalani perawatan dialisis rutin di Jawa Barat selama dua tahun.
"Dialisis ginjal memberinya kesempatan hidup baru," katanya. "Asuransi sangat membantu. Kami tidak mampu membayar perawatan jika harus membayar sendiri."
Para ahli mengatakan, menaikkan premi hanyalah solusi jangka pendek, dan tindakan lain harus dipertimbangkan untuk memastikan kelangsungan skema tersebut dalam jangka panjang.
Di antaranya adalah rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis mulai tahun 2025, bagi lebih dari 50 juta dari 283 juta penduduk. Inisiatif ini, yang akan difokuskan pada promosi perawatan pencegahan dan gaya hidup sehat, juga diharapkan dapat membantu mendeteksi beberapa penyakit sejak dini dan mengurangi beban akibat penyakit berat.Â
Diah dari CISDI mengatakan pemeriksaan kesehatan, khususnya untuk mendeteksi penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, kanker, dan penyakit jantung, akan membantu menurunkan biaya pembayaran JKN dalam jangka panjang. "Saat ini, hanya 30 persen dari mereka yang menderita penyakit tidak menular yang menyadari kondisi mereka. Terlepas dari kondisi mereka, pemeriksaan kesehatan diperlukan," imbuhnya.
