Pilkada Kota Malang Perlu Dievaluasi Jelang Debat Kedua
Debat Pilkada kota Malang yang pertama sudah berjalan 26 Oktober lalu. Debat kedua direncanakan tanggal 9 Nopember, debat ketiga tanggal 20 Nopember. Di permukaan, debat pertama terkesan berjalan lancar. Sayang KPUD kota Malang membatasi jumlah pengunjung dan membatasi publikasi melalui medsos dll. Jadi terkesan kurang greget.
Kelancaran debat pertama adalah sinyal positif untuk kualitas demokrasi di Kota Malang. Namun, pembatasan yang dilakukan oleh KPUD dalam hal jumlah pengunjung dan publikasi di media sosial mempengaruhi intensitas keterlibatan publik, menciptakan kesan debat kurang greget atau kurang menggugah antusiasme masyarakat.
Beberapa faktor yang mempengaruhi
KPUD kemungkinan besar mempertimbangkan batasan jumlah pengunjung untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama debat, terutama adanya kekhawatiran akan konflik pendukung. Selain itu, keputusan membatasi publikasi di media sosial bisa jadi bertujuan mengurangi risiko misinformasi atau interpretasi yang salah terhadap materi debat.
Di era digital, publikasi terbatas di media sosial dan platform digital bisa menghambat penyebaran informasi serta diskusi publik yang lebih luas. Hanya, tanpa publikasi yang maksimal, masyarakat merasa kurang mendapatkan akses penuh terhadap wacana kandidat, sehingga mempersempit ruang untuk debat publik yang sehat.
Transparansi adalah pilar utama dalam demokrasi lokal yang baik. Dalam konteks ini, keterbatasan publikasi berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap proses Pilkada, karena masyarakat bisa merasa tidak diberi akses informasi secara menyeluruh.
KPUD berusaha untuk menghindari eksploitasi debat untuk kepentingan kampanye kandidat tertentu melalui media sosial, dan langkah kehati-hatian untuk memastikan semua kandidat memiliki kesempatan yang sama tanpa dominasi salah satu pasangan calon di media.
Bagaimanapun, KPUD Kota Malang harus berkemauan mempertimbangkan membuka akses streaming secara langsung atau publikasi rekaman lengkap melalui platform netral, seperti website resmi KPUD. Langkah ini bisa menjembatani kebutuhan transparansi tanpa mengorbankan keamanan, dan masyarakat tetap bisa mengakses informasi yang setara tentang pandangan para kandidat.
Yang mengejutkan, usai debat, paslon 03 Abadi (Abah Anton-Dimyati Nasrallah) mengecam adanya pemelintiran demokrasi, dimana diduga ada institusi yang bermain kayu menjelek-jelekkan Abadi. Abah Anton mengatakan, dia menerima banyak laporan praktik kampanye yang mencederai demokrasi. Bahkan dia melihat banyak intimidasi yang diterima oleh tim Paslon Abadi. Namun, soal kecurangan dan intimidasi. Anton tidak menyebutkannya secara gamblang. Dia melihat pembelokan demokrasi itu dilakukan secara masif. Masyarakat sudah banyak tahu. Intimidasi- intimidasi itu sudah dilaporkan kepada saya, ujar Abah Anton, mengutip viva.co.id edisi 27 Oktober ybl.
