Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi polemik besar, ketika China belum lama ini dikabarkan meminta APBN Indonesia sebagai penjamin pinjaman utang proyek tsb. Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, mengungkapkan tuntutan dari pemerintah China agar APBN Indonesia bisa menjadi jaminan pembayaran utang proyek KCJB.
Beaya proyek yang semula 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 108,14 triliun itu, mengalami pembengkakan 1,24 milyar dollar menjadi 8,51 milyar dollar. Sangat mengejutkan.
Tuntutan itu tidak bisa langsung dipenuhi. Luhut menawarkan alternatif dengan penjaminan utang melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PII.
Sementara parlemen menginginkan agar pemerintah berpikir matang soal kasus ini, agar anggaran yang saat ini stabil tidak terguncang oleh isu tsb.
Kesepakatan sebelumnya menyatakan pembangunan kereta cepat tidak akan menggunakan dana dari APBN. Tapi ini pun berubah ketika belum lama ini Jokowi membuat Perpres terkait penggunaan dana APBN untuk proyek-proyek strategis.
Masalah psikologis yang dihadapi sekarang adalah China ingin APBN menjadi penjamin. Tetapi exit kesitu tak mudah. Dengan kata lain prosedurnya akan menjadi panjang. China tengah mempertimbangkannya, dan itulah kesempatan bagi Indonesia untuk melobbynya lebih jauh.
Proyek kereta cepat adalah gagasan Jepang. Karena bunga pinjaman rada miring, yang mendapat proyek malah China. Awalnya mudah, tapi dalam perjalanan waktu terjadi sentakan China seperti ini di luar perkiraan awal.
Mengenai besaran bunga utang, pemerintah juga mengakui gagal melakukan negosiasi. Pemerintah China bersikukuh bunga yang harus dibayarkan sebesar 3,4 persen per tahun.
Suku bunga yang diajukan 2 persen merupakan suku bunga yang diajukan pada 2017. Ketika itu suku bunga industri rendah. Kalau dilihat cost overrun 3,4 persen, itu sekitar 0,2 persen di bawah obligasi pemerintah AS selama 30 tahun.
Pinjaman dimanapun bunganya sekarang bisa 6 persen. Jadi kalau 3,4 persen tak tertawar lagi misalnya, yang penting masih mampu membayar. Pemerintah tetap optimis bisa membayar utang tsb karena capaian pajak saat ini, mengutip Menko Marinvest, sebesar 48,6 persen. Nggak ada masalah dengan suku bunga pinjaman 3,4 persen, Negara kita ini semakin efisien, demikian Luhut Binsar Panjaitan -- lih https://tinyurl.com/2aooujcr
